JAKARTA—Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali membantah jika Kementerian Agama (kemenag) dikatakan tidak transparan terkait pengelolaan dana haji. Menurutnya, pihaknya sudah sangat transparan, karena dalam membahas masalah haji ini selalu melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
“Tidak transaparan bagaimana? Dalam penetapan Biaya Perjalanan Ibadan Haji (BPIH) saja kami berdiskusi dengan Panja BPIH, lalu juga melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jika KPK memang ingin juga ikut dalam pembahasan BPIH, kami persilahkan, saya senang sekali,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (8/3).
Menag menjelaskan,BPK setiap tahunnya juga selalu mengaudit pengelolaan dana haji tersebut. Mengenai hasil auditnya, lanjut Menag, juga tuurt dipublikasikan ke media dan masyarakat. “Oleh karena itu, jika Kemenag dinilai tidak transparan, saya tidak setuju,” imbuhnya.
Selanjutnya, disinggung mengenai dana setoran awal calon jamaah haji, Ketua Umum PPP ini memaparkan bahwa jumlah antrian jemaah yang sangat besar ini, baru terjadi 3-4 tahun terakhir. Uang setoran awal jemaah yang terkumpul itu, terang Menag, menghasilkan `manfaat`, yang amna jika di bank konvensional disebut sebagai bunga. "Uang manfaat ini, kita kembalikan ke jemaah untuk meningkatkan pelayanan," kata Menag.
Dijelaskan, dalam setiap perjalanan haji ada beberapa komponen biaya yang harus dibayar jemaah haji. Akan tetapi,dengan adanya 'manfaat' dari setoran awal dana haji tersebut, maka bisa ditanggulangi. Misalnya, biaya general service yang dibayarkan ke pemerintah Arab Saudi per jemaah 277 US dollar, tapi jamaah hanya cukup membayar 100 US dollar, sisanya dibayar oleh uang `manfaat` itu.
“Uang `manfaat` itu juga dipergunakan untuk membayar asuransi jemaah haji, pembuatan paspor, selisih biaya pondokan di Mekkah, penyediaan katering jemaah selama di Jeddah, Madinah dan Armina,” tuturnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alasan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Tidak Tepat
Redaktur : Tim Redaksi