jpnn.com, PASURUAN - Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahap I Tahun 2021.
Peluncuran pembangunan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama Balai Latihan Kerja Komunitas Tahap I Tahun 2021, antara Kemenaker dengan lembaga penerima bantuan.
BACA JUGA: Kemenaker Membuka Tangan untuk Pilot Project BPJSTK Berbasis Syariah di Aceh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa salah satu langkah konkrit Kemnaker dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia adalah mendirikan BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Pendirian BLK Komunitas ini sebagai upaya penyebaran lembaga pelatihan kerja agar dapat diakses oleh masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja yang ada," kata Menaker Ida saat memberikan sambutan di Pasuruan, Jumat (27/8).
BACA JUGA: Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Kemenaker Menuai Apresiasi DPR
Menaker Ida menjelaskan program pendirian BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden Joko Widodo yang telah dimulai sejak 2017.
Menurut dia pada 2020, Kemenaker telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
BACA JUGA: Kemenaker Terjunkan Pengawas Ketenagakerjaan K3 ke Lokasi Lift Jatuh di Margo City
Setelah dilakukan penyesuaian program dan anggaran, pada 2021 Kemenaker menargetkan akan mendirikan 787 BLK.
Adapun, pada tahap I tahun akan dibangun 520 BLK Komunitas. Sedangkan tahap II direncanakan sebanyak 267 lembaga.
"Diharapkan dengan adanya program pendirian BLK Komunitas ini, percepatan peningkatan kompetensi SDM Indonesia akan lebih efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas," jelas Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan, untuk program pembangunan BLK Komunitas tahun ini, Kemenaker telah menambah kejuruan pelatihan menjadi 24 kejuruan.
"Dengan adanya penambahan kejuruan pelatihan ini, Saya menginginkan adanya link and match dengan industri maupun UMKM yang ada di sekitar BLK Komunitas," kata Menaker Ida.
Menaker Ida juga mengingatkan kepada lembaga penerima bantuan, agar dapat melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.
"Saya telah meminta kepada Bapak Dirjen Binalavotas untuk mengawal secara ketat semua proses mulai dari pengajuan proposal hingga penetapan, dan proses pembangunan gedung workshop untuk dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya," tegas Menaker Ida. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia