jpnn.com, JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah tinggal kurang dari satu tahun.
Pada 14 Februari 2024 mendatang, masyarakat Indonesia akan memiliki hajatan besar pesta demokrasi lima tahunan.
BACA JUGA: Gus Jazil Berharap Figur yang Jadi Presiden 2024 seperti Gus Dur
Jangan sampai pesta rakyat untuk memilih pemimpin ini waktunya berubah bukan lima tahunan, namun diperpanjang sehingga tidak sesuai dengan konstitusi.
Pemilu 2024 bukan hanya soal kontestasi elektoral. Jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana Pemilu 2024 bisa melahirkan para pemimpin yang punya gagasan besar untuk mengatasi berbagai persoalan kesulitan rakyat.
BACA JUGA: Koalisi Indonesia Raya Bersatu Berpeluang Menangkan Pilpres dalam Satu Putaran
Mulai dari kemiskinan, pengangguran, melambungnya berbagai kebutuhan pokok, akses pendidikan dan kesehatan yang belum bisa dinikmati secara menyeluruh, termasuk kesenjangan sosial yang terus melebar, serta berbagai persoalan lainnya.
Dari berbagai kajian dan survei sejumlah lembaga survei, Pemilu 2024 akan berlangsung di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sulit pascapandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
Akibatnya, masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Angka kemiskinan bertambah.
Hasil survei terbaru yang dilakukan PolMark Indonesia, misalnya, sekitar 65 persen masyarakat Indonesia mengeluhkan soal kesulitan ekonomi.
Hal ini harus disikapi serius oleh para calon pemimpin masa depan bangsa.
Jangan sampai berbagai potensi pertumbuhan yang kita miliki tidak bisa terwujud jika kita salah memilih pemimpin.
Nah, di sinilah pentingnya kita memiliki calon pemimpin bangsa yang punya gagasan besar untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengerti kesulitan masyarakat dan akan dibawa ke mana arah bangsa ini ke depan.
Berbagai lembaga survei selalu memunculkan tokoh-tokoh, karena popularitas ataupun elektabilitas, namun masih minim yang mengangkat soal gagasan-gagasan besar para calon.
Dalam pertemuan elite-elite partai politik (parpol) menjelang pemilu seperti sekarang, misalnya, topik-topik pembicaraan umumnya juga hanya soal kesepakatan koalisi yang berlandaskan pada kecukupan syarat presidential threshold (PT) 20 persen atau soal elektabilitas calon saja.
Padahal, pemilu seharusnya menjadi ajang terminal untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pemilu bukan permainan para capres dan cawapres. Bukan pula permainan koalisi parpol.
Namun pemilu adalah pesta rakyat yang hasilnya harus bisa dinikmati oleh rakyat. Bukan pesta rakyat yang hasilnya untuk segelintir orang.
Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bisa saya katakan bahwa ketua umum kami, Gus Muhaimin Iskandar adalah satu dari bakal calon poresiden potensial yang muncul dengan modal gagasan.
Gus Muhaimin muncul dari bawah, dari desa, tokoh pergerakan yang mengetahui betul kesulitan yang dialami rakyat, terutama mereka orang-orang desa.
Gus Muhaimin merupakan tokoh yang dihasilkan dari kawah candradimuka pengkaderan yang ikut bersama rakyat, berlatar belakang aktivis yang lahir dari denyut nadi rakyat.
Indonesia butuh pemimpin yang lahir dan tumbuh serta berfikir untuk rakyat.
Gus Muhaimin lahir dari kultur rakyat sehingga ketika Gus Muhaimin menyatakan siap maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang, bukan maju untuk kepentingan dirinya pribadi, namun maju untuk meneruskan apa yang menjadi amanat rakyat, amanat para aktivis, dan amanat para ulama.
Bagi Gus Muhaimin dan PKB, kekuasaan tidak ada artinya jika tidak bernilai ibadah dan tidak bisa dijadikan sebagai jalan untuk mengangkat kepentingan rakyat.
Gus Muhaimin memiliki track record yang begitu panjang sebagai pemimpin.
Mulai dari ketum PB PMII, wakil ketua DPR RI termuda, wakil ketua MPR, menteri, dan sukses menjadi ketua umum PKB denagn menaikkan perolehan kursi PKB terbesar sepanjang sejarah sejak partai ini lahir, yakni 58 kursi di Senayan.
Sebagai aktivis kariernya sampai puncak dan memiliki kader yang begitu banyak.
Karena itu, kalau Gus Muhaimin tidak maju sebagai capres, hal itu justru meninggalkan tanggung jawab.
Gus Muhaimin maju sebagai capres, karena ini menjadi tanggung jawab sejarah yang harus ditulis Gus Muhaimin untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan.
Di antara gagasan besar yang ditawarkan Gus Muhaimin jika diberikan amanah sebagai pemimpin, yaitu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan desa Rp 5 miliar per desa.
Gus Muhaimin mengerti betul angka kemiskinan itu basisnya di desa.
Jika ingin membangun bangsa harus dimulai dari desa, mengangkat perekonomian masyarakat desa.
Gagasan itu bukan asal muncul karena berdasarkan hitungan fiskal kita sangat mencukupi.
Gagasan besar lainnya yang menjadi keputusan dalam Konsolidasi Nasional PKB se-Indonesia di Jakarta, 28-30 Oktober 2022 lalu, jika Gus Muhaimin sebagai presiden, yakni menyediakan listrik gratis untuk rakyat miskin.
Kemudian pupuk gratis untuk petani miskin, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk sepeda motor dan angkutan umum, menaikkan dana pensiun untuk TNI/Polri, dan menyediakan pinjaman modal tanpa agunan dan bunga untuk pengusaha dan inovator milenial.
Mungkinkah semua itu bisa terwujud? Saya bisa katakan sangat mungkin. Ini hanya soal keberpihakan. Politik itu soal pemihakan.
Gus Muhaimin berada di pihak orang-orang mustadafin, pihak rakyat, pihak orang-orang desa, orang-orang terpinggirkan karena basis pemilih PKB umumnya ada di pedesaan. (***)
Oleh: Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA
Wakil Ketua MPR RI/Waketum DPP PKB
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi