jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak hanya bisa ditunda jika ada kejadian khusus seperti kerusuhan atau bencana alam.
Hal ini diungkapkan Tjahjo dalam rapat konsultasi antara DPR dengan KPU, Bawaslu, MK dan Kapolri, Senin (6/7), menanggapi paparan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tentang potensi konflik dan bencana alam bersamaan dengan Pilkada serentak di beberapa daerah rawan.
BACA JUGA: Bareskrim Garap Mantan Atasan Novel Baswedan
Menurut Tjahjo, Kapolri telah merinci potensi konflik yang kemungkinan akan muncul, serta kemungkinan terjadinya becana alam.
"Soal bencana alam ini yang sulit diprediksi. Karena, ada sejumlah daerah yang perlu diantisipasi. Seandainya ada potensi kerusahan atau bencana alam, tidak masalah jika dilakukan (pilkada) undur sehari," tegas Tjahjo.
BACA JUGA: Anggaran Pilkada Rp 7, 1 T, Masih Kurang Rp 564 M
Rapat konsultasi gabungan ini dilakukan untuk memastikan persiapan Pilkada dilakukan dengan matang. Sebab, sejumlah persoalan masih harus dicarikan solusinya. Seperti kekurangan anggaran, permintaan Mahkamah Konstitusi agar waktu penyelesaian sengketa Pilkada ditambah dari 45 hari menjadi 60 hari.(fat/jpnn)
BACA JUGA: MK Minta Tambahan Waktu untuk Sidangkan Sengketa Hasil Pilkada
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polemik JHT, Pemerintah Harus Perhatikan Fakta Ketenagakerjaan
Redaktur : Tim Redaksi