Mendagri Cium Skenario Elit Parpol

JAKARTA – UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD bakal direvisiNamun di balik revisi itu, ternyata ada keinginan elit partai politik untuk mengembalikan tata cara penetapan caleg terpilih dari suara terbanyak menjadi sistem nomor urut.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat menyampaikan kata sambutan pada acara peluncuran buku berjudul Pemilihan Spekulatif : Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009 karya Fernita Darwis, yang dirangkai dengan seminar nasional tentang "Evaluasi Pemilu 2009 Menyosong Revisi UU Pemilu" di Jakarta, Rabu (16/2)

BACA JUGA: Sengketa Pilkada Tasikmalaya Mental di MK

Menurut Mendagri, alasan para petinggi parpol untuk mengembalikan tata cara penetapan caleg terpilih dari suara terbanyak menjadi nomor urut itu didasari kenyataan bahwa banyak pengurus partai yang gagal masuk legislatif.  “Saya diskusi dengan kawan partai politik, dulu dihitung dengan urut kacang, sekarang suara terbanyakNanti dirumorkan untuk kembali dengan urut kacang karena banyak pengurus partai yang tidak terpilih dari,” beber Gamawan.

Hanya saja Gamawan mengatakan, belum tentu ide itu terwujud

BACA JUGA: MK Perintahkan PSU di 4 Kecamatan di Cianjur

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menegaskan, esensi demokrasi harus ditegakkan dalam Pemilu.

"Ada pemilu orba yang kita tahu siapa yang menangSekarang kita berharap ada pemilu yang berhasil menciptakan langsung, umum dan bebas rahasia,” kata Gamawan.

Meski demikian mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengaku dapat memahami sulitnya pemimpin parpol karena harus menghadapi friksi internal ataupun dengan parpol lain

BACA JUGA: Disesalkan, Parpol Manfaatkan Lambang NU

Dicontohkannya, dalam hal penentuan parliamentary treshold (ambang batas parlemen) saja terjadi fragmentasi antar-parpol. 

“Ada yang mengatakan idealnya sekian persen, ada yang mengatakan sekian persenTapi ini bagian demokrasi yang harus kita rumuskanMudah-mudahan tahun 2012 tidak kiamat karena kita saat ini kita sedang dalam masa konsolidasi,” kata Gamawan

Pada kesempatan sama, Ketua Umum PPP PPP Suryadharma Ali meski tak secara eksplisit melontarkan keinginan mengubah sistem penentuan caleg terpilih, tetap mempersoalkan kualitas legislatif hasil Pemilu 2009 yang menggunakan sistem suara terbanyakMenurutnya, kualitas caleg terpilih sangat berpengaruh pada proses demokrasi.

"Dulu ada anggapan anggota DPR bukan wakil rakyatSupaya wakil rakyat, maka harus dipilih langsung oleh rakyatSekarang itu sudah kita lakukanTapi kita harus memberikan penilaian secara jujur karena proses selanjutnya adalah usaha untuk mencari kualitas tokoh tersebut," ucapnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Ingatkan Jangan Ada Lagi DPT Subhat