Mendagri Diminta Batalkan Kunker Dewan ke Tujuh Negara

Kamis, 05 Oktober 2017 – 14:45 WIB
Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim. Foto: sumbarprov.go.id

jpnn.com, PADANG - Rencana keberangkatan anggota DPRD Sumbar, Gubernur dan pejabat Pemprov Sumbar juga mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Integritas.

Pihaknya menilai, agenda ke luar negeri yang telah disusun DPRD Sumbar sebuah tindakan pemborosan. Bahkan, berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

BACA JUGA: Calon Praja Meninggal, Mendagri Ucapkan Turut Berduka Cita

Koordinator Integritas Sumbar, Arif Paderi dalam siaran persnya mengatakan, secara aturan, Permendagri Nomor 29 Tahun 2016, memang anggota DPRD diberi lampu hijau untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Namun, sesuai Pasal 2 angka 4, perjalanan dinas diatur dengan sangat selektif dan betul-betul untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas.

BACA JUGA: Butuh Rp 200 Juta per Hari demi Makan Pengungsi Gunung Agung

“Pertanyaannya, apakah kepergian anggota DPRD Sumbar ke Jerman dan sebagainya merupakan agenda selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas? Kami rasa, tidak,” terangnya.

Anggaran Rp10 miliar tidak sedikit, apalagi digunakan untuk keberangkatan ke luar negeri yang tidak jelas urgensinya. Hal ini juga bertentangan dengan Instruksi Presiden dan Mendagri yang mengimbau untuk melakukan efisiensi anggaran.

BACA JUGA: Apa Mungkin Khofifah Cuti dari Mensos demi Pilgub Jatim?

Atas kondisi itu, Integritas Sumbar meminta DPRD Sumbar untuk membatalkan rencana perjalanan tersebut. Lalu, mendesak Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah menolak izin perjalanan dinas yang diajukan oleh 59 anggota DPRD Sumbar.

“Kami juga ajak dan mengimbau penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran terkait rencana perjalanan ke luar negeri itu,” terang Arif.

Di sisi lain, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menilai, pro-kontra kunker tersebut adalah hal wajar. Sebab, perjalanan dinas tersebut sudah sesuai aturan. Apalagi, itu hak anggota DPRD dan telah mendapatkan restu dari Kemendagri.

Bahkan, Hendra membandingkan kunker yang dilakukan anggota DPRD Sumbar dengan provinsi lain. Seperti Riau yang menurutnya kunker ke luar negeri setiap tahun.

“Lihat Riau, setiap tahun selalu ada kunker. Kami karena mempertimbangkan keuangan, baru sekali ini berangkat ke luar negeri,” kata Hendra Usai melepas Atlet Karate Nasional Huggies Yustisio, di Auditorium Gubernuran, kemarin (4/10).

Menurut Hendra, pilihan kunker ke luar negeri lebih untuk meningkatkan wawasan anggota DPRD, demi kemajuan Sumbar ke depan. Tidak mungkin, anggota DPRD hanya berkunjung seputar Sumbar.

“Kita harus membuka diri pada daerah maju. Kalau kunjungan pada daerah yang tidak lebih baik dari Sumbar, tentu tidak ada hasilnya,” kata Hendra. (rch)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakinlah Syarat Ambang Batas Pencapresan Tak Diskriminatif


Redaktur & Reporter : Budi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler