LANGSA-Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam menunjuk penganti Irwandi Yusuf harus bijaksana dan diharapkan memahami situasi serta kondisi Aceh yang penuh dinamika politik. Dan yang tidak kalah pentingnya sosok yang ditetapkan nantinya dapat menjaga netralitas, untuk itu maka lebih baik bukan putra Aceh.
Usulan itu disampaikan Ketua Masyarakat Transparansi Untuk Pembangunan Aceh (Maktup), T Zulfikri, kepada Rakyat Aceh, Kamis (2/2) di Langsa. Menurutnya, sosok Pejabat Gubernur haruslah yang bisa diterima semua pihak dan bersikap netral serta independen untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.
Jadi untuk dapat menjaga netralitas agar tidak terpolarisasi dalam kepentingan kelompok atau golongan tertentu maka tidak mesti putra kelahiran Aceh, yang penting dapat memenuhi syarat. “Kita sangat pesimis bila putra Aceh dapat menjaga netralitas, pasti terkooptasi oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.
Lebih parah lagi bila putra Aceh yang kita takutkan terjadi aksi balas dendam, artinya aksi ini bisa membahayakan proses pemilukada itu sendiri. Untuk itu maka lebih baik pemerintah pusat melalui mendagri untuk tidak menunjuk orang Aceh menjadi Pj Gubernur.
“Seperti Pj Gubernur Kaltim tidak orang Kalimantan Timur, tapi orang Aceh jadi mengapa Pj Gub Aceh harus orang Aceh,” ujar Zulfri seraya menambahkan kebijakan Mendagri untuk Kaltim bisa dipraktekkan di Aceh.
Dalam masalah ini Mendagri harus tegas dan berani menetapkan seperti kebijakan di Kaltim, percaya atau tidak kalau orang Aceh maka sulit untuk menjaga netralitas. Konon lagi pemilukada Aceh juga dibarengi 17 kab/kota yang juga harus di Pejabatkan. Bila salah pilih maka akan terjadi polimik, seperti Kab Aceh Utara sekarang dimana terjadi penolakan oleh DPRK.
Pj Gubernur Aceh nanti sangat menentukan kelanjutan dan kesuksesan Pimilukada ke depan serta sejumlah program pembangunan yang direncanakan oleh gubernur sebelumnya karena penenjukan Pj terjadi diawal tahun anggaran. Untuk itu diharapkan Pj itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Karena kalau sampai ada pihak yang tidak bisa menerimanya tentu akan rusak lagi. Konon lagi yang ditunjuk tidak menjaga netralitasnya. (ris)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPP Ingin Bonaran Pimpin Demokrat Tapteng
Redaktur : Tim Redaksi