JAKARTA - Tingginya ongkos yang harus dikeluarkan para kandidat yang maju di pemilukada, menjadi catatan khusus pemerintah. Disinyalir kuat, banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi berkaitan erat dengan mahalnya biaya pencalonan ini.
Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan, ongkos termahal yang harus dikeluarkan kandidat adalah pada tahapan kampanye. Karenanya, dia mendorong agar pelaksanaan kampanye dilakukan lebih efisien untuk menghemat pengeluaran. Mantan gubernur Sumbar itu berharap para kandidat memanfaatkan media massa sebagai sarana kampanye.
"Lebih baik menggunakan media massa yang ada dan forum-forum dialog. Ini untuk menekan cost," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan, dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, pihaknya akan mengatur mengenai pelaksanaan kampanye pemilukada, sebagai salah satu cara untuk menekan pengeluaran oleh kandidat. Dalam revisi UU itu, yang nantinya dipecah menjadi UU pemilukada, diatur mengenai model kampanye. Kampanye di tempat-tempat terbuka akan dikurangi secara signifikan.
"Kampanye nanti dibatasi. Di jalan-jalan itu nantinya tidak ada lagi," ungkapnya.
Dia mengatakan, pemasangan baliho-baliho bergambar pasangan calon, yang ditebar di jalan-jalan, juga sangat memboroskan. Selain harus membayar pajak, juga harus ada pengeluaran lain untuk urusan baliho itu. "Harus juga mengeluarkan uang yang disebut uang tunggu, untuk para pemuda-pemuda setempat," ujar Gamawan, yang punya pengalaman maju di pilgub Sumbar itu.
Model kampanye di sejumlah negara lain, menurutnya, patut ditiru. Dia memberi contoh, di sebuah negara ada yang model kampanyenya cukup sederhana dan tidak memerlukan ongkos besar.
"Orang-orang (pendukung calon tertentu, red) membawa foto calon, berdiri di pinggir-pinggir jalan," kata Gamawan. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... AY Nasution Cagub, Gatot Wakilnya?
Redaktur : Tim Redaksi