JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, memperingatkan calon gubernur (cagub) incumbent, Fauzi Bowo, untuk tidak menggunakan kekuasaanya demi meraih kemenangan dalam Pilkada DKI 2012. Cagub incumbent, dilarang melakukan intervensi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan melibatkan mereka dalam politik praktis.
"Jangan ada PNS yang diarahkan dan diminta untuk mendukung salah satu pihak, dan berlaku tidak netral serta terlibat politik praktis," pinta Gamawan, kemarin (29/3). Menurut Gamawan, dalam pilkada DKI Jakarta sangat rawan terjadi kecurangan. Untuk itulah, ia mengingatkan agar PNS tetap berlaku netral. "Saya minta PNS di Jakarta netral saat pilkada nanti," ujarnya.
Gamawan juga berharap, Pilkada DKI dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, jujur dan adil. Ia mengakui, pelaksaan Pilkada DKI Jakarta sangat menarik, dengan banyaknya calon yang memiliki latar belakang beragam. Misalnya, salah satu calon incumbent yang di dalamnya didukung oleh Partai Demokrat, yang tidak lain merupakan partai besar dan masih berkuasa. Kemudian Partai Golkar dengan Alex Noerdin, PKS dengan Hidayat Nur Wahid, dan PDIP yang menampilkan figur Joko Widodo yang populer. "Hal ini membuat demokrasi menjadi semakin menarik dan cantik," ujarnya.
Lebih lanjut kata mantan Gubernur Sumatera Barat ini, terkait beberapa calon yang berlaga berasal dari daerah lain, hal tersebut tidak menjadi kendala dan tidak ada larangan lagi. Sebab, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 yang menyatakan Bupati, Walikota, Gubernur yang pindah ke daerah lain atau promosi harus berhenti, kini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. "Karenanya, hal yang sah bagi Jokowi dan Alex Noerdin untuk ikut berpartisipasi. Apabila keduanya tidak terpilih, maka bisa kembali ke daerahnya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku," terangnya.
Pernyataan Mendagri ini, langsung disambut gembira sejumlah kalangan. Salah satunya, anggota DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, sebelumnya sangat khawatir incumbent menggunakan kekuasaanya untuk mengintervensi PNS. Sebab, secara struktural para PNS di DKI adalah anak buah dari cagub incumbent. Terlebih, dari sejumlah laporan yang diterima, ada dugaan kuat incumbent melakukan intervensi pada para anak buahnya. "Salah satunya, incumbent menginstruksikan agar walikota di lima wilayah melakukan sosialisasi pilkada. Padahal, tugas sosialisi pilkada adalah kewenangan KPUD," tuturnya.
Bahkan, lanjut Maman, ada seorang Walikota yang merangkap ketua ormas, yang dengan terang-terangan mewajibkan anggotanya memilih cagub incumbent. Apa yang dilakukan walikota tersebut, jelas-jelas menggambarkan keterlibatanya dalam politik praktis. "Saya berharap, setelah adanya peringatan dari mendagri, hal-hal yang merugikan calon lainya itu bisa dihentikan," tandas Maman. (wok/rul/pes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Ikut Tolak Kenaikan BBM
Redaktur : Tim Redaksi