jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak banjir cukup luas bisa segera menetapkan status tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status darurat itu penting bagi pembiayaan akibat bencana.
Tito menyampaikan itu dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jumat (3/1) usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ikut bersama Tito dalam jumpa pers itu antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensos Juliari Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Kepala BNPB Doni Monardo.
BACA JUGA: Dituding Pangkas Anggaran Banjir, Anies Salahkan Masyarakat dan Media
"Penting untuk menilai apakah daerah tersebut kalau terdampak banjir yang cukup luas ditetapkan status tanggap darurat. Karena sangat penting dalam kiatan pembiayaan, pusat akan bantu bila ada status tanggap darurat," kata Tito.
Mantan Kapolri itu menambahkan, pemda juga bisa menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD. Selain itu, pemda bisa menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) masing-masing untuk pembiayaan dampak bencana.
BACA JUGA: Sidak ke Waduk Pluit, Presiden Jokowi: Ini enggak Jalan?
Tito menjelaskan, ada beberapa provinsi dengan SILPA tinggi. Sebagai contoh adalah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
“Memang saya sarankan kepada pusat untuk membantu. Namun, dapat juga gunakan SILPA tersebut. Jabar dan DKI saya kira SILPA-nya cukup besar," tutur Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu menuturkan, SILPA pemda bisa diakses lewat data online. Menurutnya, anggaran tersebut bisa digunakan dalam kondisi darurat untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
"Masyarakat masih alami dampak adanya lumpur dalam rumah, masih ada yang tergenang. Artinya permasalahan belum selesai dan masyarakat perlu uluran tangan. Jadi saya kira SILPA bisa dimanfaatkan, karena anggaran cukup besar terutama Jabar dan DKI," tuturnya.
Namun demikian, kata Tito, penggunaan SILPA tetap memerlukan persetujuan DPRD. Oleh karena itu dia juga mendorong DPRD di daerah yang memerlukan pembiayaan tambahan anggaran bencana agar aktif merespons.
"DPRD tolong pahami situasi masyarakat untuk permudah proses ini. Jangan berlama-lama. Mungkin satu hari cukup dan bisa digunakan, dicairkan, dan langsung digunakan untuk kepentingan tanggap darurat," tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam