JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan pada semua kepala daerah agar mendukung kebijakan pemerintah dalam rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi termasuk pemberian kompensasinya. Peringatan ini disampaikan setelah sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan kurang setuju dengan adanya BLSM.
"Mungkin secara aspirasi berbeda karena ada kepala daerah yang diusung atau memang kader parpol tertentu yang kebetulan tidak mendukung, tapi begitu keputusan ini (kenaikan BBM) dilahirkan, harusnya sebagai gubernur, bupati jangan sampai mengganggu program," ujar Gamawan di Jakarta, Selasa, (18/6).
Menurut Gamawan, sebelum adanya rencana kebijakan kenaikan harga BBM pemerintah sudah melakukan kajian berbulan-bulan terhadap kepala daerah. Seharusnya, tutur dia, kepala daerah sudah menyadari sendiri keputusan yang diajukan pemerintah. Apalagi, tuturnya, saat para kepala daerah dikumpulkan, tidak ada yang menolak rencana BLSM maupun kenaikan harga BBM bersubsidi. Gamawan dalam hal ini menagih loyalitas kepala daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah saat ini.
"Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah dan saya harapkan menaati itu semua. Itu dulu dalam diskusi sudah disampaikan secara transparan dengan mengundang semua gubernur, bupati dan walikota. Saya sudah surati juga," tegasnya.
Gamawan mengatakann tak ada sanksi untuk kepala daerah yang menolak dukung program pemerintah. Namun, ia meminta kepala daerah tetap menghormati etika pemerintahan. (flo/jpnn)
"Mungkin secara aspirasi berbeda karena ada kepala daerah yang diusung atau memang kader parpol tertentu yang kebetulan tidak mendukung, tapi begitu keputusan ini (kenaikan BBM) dilahirkan, harusnya sebagai gubernur, bupati jangan sampai mengganggu program," ujar Gamawan di Jakarta, Selasa, (18/6).
Menurut Gamawan, sebelum adanya rencana kebijakan kenaikan harga BBM pemerintah sudah melakukan kajian berbulan-bulan terhadap kepala daerah. Seharusnya, tutur dia, kepala daerah sudah menyadari sendiri keputusan yang diajukan pemerintah. Apalagi, tuturnya, saat para kepala daerah dikumpulkan, tidak ada yang menolak rencana BLSM maupun kenaikan harga BBM bersubsidi. Gamawan dalam hal ini menagih loyalitas kepala daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah saat ini.
"Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah dan saya harapkan menaati itu semua. Itu dulu dalam diskusi sudah disampaikan secara transparan dengan mengundang semua gubernur, bupati dan walikota. Saya sudah surati juga," tegasnya.
Gamawan mengatakann tak ada sanksi untuk kepala daerah yang menolak dukung program pemerintah. Namun, ia meminta kepala daerah tetap menghormati etika pemerintahan. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adhyaksa: Sebaiknya PKS Tarik Menteri dari Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi