jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perintah kepada jajaran menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBN dan APBD.
Menurut dia, realisasi APBN dan APBD mampu memberikan stimulus perekonomian bagi masyarakat.
BACA JUGA: Presiden Pecat Menteri Keuangan dan Mendagri, ini Penggantinya
APBN 2021 ditetapkan dengan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun.
“Ini sudah November 2021, sudah mau masuk ke Desember. Percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya kementerian/lembaga harus konsentrasi percepat realisasi,” kata Presiden Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11).
BACA JUGA: Selamat, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan dari NTU Singapura
Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencermati realisasi APBD.
Jokowi menyebut Mendagri harus menekankan kepada kepala daerah agar segera merealisasikan APBD.
“Mendagri lihat APBD yang serapan anggarannya masih kecil juga diberikan perhatian. Tekankan ke mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Presiden mencontohkan realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kemudian program padat karya baru 77 persen, sedangkan dukungan ke UMKM dan korporasi baru 60 persen.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 dapat mencapai 3,7-4,5 persen (year on year/yoy) meskipun masih berada di masa pandemi COVID-19.
Adapun di kuartal III 2021, pertumbuhan ekonomi melambat ke 3,51 persen (yoy) dibanding kuartal II 2021 karena dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07 persen (yoy). (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robia