jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pembentukan Jejaring Desa ASEAN atau ASEAN Network Village untuk memperkuat posisi desa-desa di kawasan Asia Tenggara dengan saling berjejaring dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan perdesaan.
Jejaring Desa ASEAN juga akan memperluas akses potensi desa sehingga memberikan peluang lebih besar bagi produk desa menembus pasar regional dan internasional.
BACA JUGA: Indonesia Inisiasi Pembentukan Jejaring Desa ASEAN, Begini Harapan Mendes Gus Halim
"ASEAN Villages Network (AVN) membuat suara desa didengar di tingkat lokal, nasional dan regional hingga internasional," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim, Jumat (12/5).
Di samping itu, lanjut Gus Halim, desa-desa ASEAN dapat bertukar strategi dalam infrastruktur serta penggunaan digital, meningkatkan ketrampilan serta mempromosikan inovasi digital di tingkat perdesaan.
BACA JUGA: Gus Halim Beber Tujuan Jejaring Desa ASEAN, Salah Satunya Mengentaskan Kemiskinan
Gus Halim menjelaskan Jejaring Desa ASEAN atau AVN juga merupakan platform terbuka untuk mendiskusikan dan mempertukarkan (sharing knowledge) berbagai isu yang terkait dengan pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan dan kebijakan pembangunan perdesaan di masa mendatang.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN dengan menggunakan forum pembelajaran kolaboratif sebagai pendorong berbagi praktik baik, saling belajar, mempromosikan pengembangan masyarakat pedesaan yang inovatif, progresif, mandiri dan berkelanjutan.
Hal ini akan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang peduli di negara-negara anggota ASEAN.
Harapan akhirnya adalah desa-desa di ASEAN akan semakin Kuat.
"Jaringan desa-desa di seluruh ASEAN juga akan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik terkait budaya, serta memperkuat identitas ASEAN," kata Gus Halim.
Gus Halim juga menjelaskan latar belakang dari AVN, karena pembangunan pedesaan masih menjadi fokus utama pembangunan di Asia Tenggara yang merupakan rumah bagi 8,5 persen populasi dunia.
Pandemi Covid-19 juga memperparah tantangan yang sudah ada sebelumnya terhadap pembangunan perdesaan.
Tantangan, seperti ketahanan pangan, konektivitas, pasokan listrik dan air, pendidikan atau literasi, ketenagakerjaan, migrasi ke daerah perkotaan, reformasi pertanahan, dan defisit infrastruktur.
"Pandemi ini juga telah mengganggu upaya untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030," ungkapnya.
Untuk diketahui, acara puncak KTT ke-42 ASEAN digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari 9-11 Mei 2023.
Penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo ini akan memberikan dampak pada masyarakat, khususnya dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.
Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) ASEAN menjadi salah satu badan sektoral Pilar Kerja Sama Masyarakat Sosial Budaya yang terdiri dari para pejabat senior negara anggota ASEAN yang membidangi pembangunan perdesaan dan pengentasan Kemiskinan.
Di Indonesia, Focal Point (Pumpunan Nasional) SOMRDPE ASEAN dipercayakan kepada Kemendes PDTT sejak 2020 melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku Ketua Pilar Sosial Budaya ASEAN di Indonesia.
Kemudian Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Penanggung Jawab Penyelenggaran Kegiatan Pumpunan Nasional ASEAN Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication.
Untuk memperkuat dan mengkoordinasikan kolaborasi ASEAN tentang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan di bawah kerja sama fungsional ASEAN. (mrk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi