jpnn.com - JPNN.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo BSEE MBA menjelaskan jika dana desa yang sudah dua tahun ini disalurkan ke 74.754 desa se-Indonesia hanya sebagai stimulan.
Maju mundurnya sebuah desa bisa lebih ditopang dengan optimalisasi keberadaan BUMDes.
BACA JUGA: Hari Ibu Tidak Sekadar Diperingati, Tapi Harus Ada Aksi
Hal tersebut disampaikan Eko di hadapan seluruh kepala desa se Kabupaten Majalengka di aula Graha Sindangkasih, Minggu (25/12).
Menurutnya, saat ini di pusat tengah dirancang program pembentukan badan usaha milik Negara (BUMN) yang bakal menjadi holding company membawahi BUMDEs se-Indonesia.
Syaratnya BUMDes di desa-desa harus berjalan dan dioptimalkan, termasuk jenis usahanya yang produktif dan menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes).
Apalagi saat ini Kemendes PDTT tengah mencanangkan one village one product, artinya satu desa harus punya produk unggulan masing-masing untuk dipasarkan.
Kementerian juga mendorong agar para kepala daerah bisa membentuk badan usaha milik daerah (BUMD), yang diproyeksikan menjadi perusahaan induk yang membawahi seluruh BUMDes di daerah.
Khusus kepada Bupati Majalengka, Eko menantang Pemkab Majalengka menjadi pelopor program tersebut sehingga bisa menjadi percontohan.
“Sebetulnya dana desa itu hanya stimulant yang diberikan oleh pemerintah untuk memajukan pembangunan di desa, kemudian meningkatkan perekonomian desa dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Jika perkembangannya ingin pesat, harus ditopang dengan pengelolaan BUMDes yang berkualitas,” ujarnya.
Dia menyebutkan sejak penyaluran dana desa diawali pada tahun 2015 lalu jumlahnya terus naik.
Mulai 2015 dialokasikan dari APBD sebesar Rp 20,8 triliun, dan hasilnya mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dari 4,8 persen di tahun 2015 diperkirakan hingga akhir tahun 2016 naik di angka sekitar 5 persen.
Kemudian tahun 2016 pemerintah pusat menggelontorkan dana desa pada APBN Rp 46,98 triliun.
Sedangkan di tahun 2017 alokasi dana desa dari APBN rencananya Rp 60 triliun untuk disalurkan kepada 74.910 desa se-Indonesia.
Bahkan hingga tahun 2019 mendatang dana desa bakal terus naik dengan nilai mendekati Rp120 triliun.
Anggota komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menambahkan, para kepala desa yang saat ini mengelola dana desa harus membuat sejarah positif yang akan dikenang di desanya.
Dana desa yang besar dan nilainya terus naik saat ini, harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Dana desa itu ketika diajukan perlu persetujuan DPR, kalau geliat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian desa positif dan bisa terus menopang pertumbuhan perekonomian nasional, kami setiap tahun akan terus mendorong agar dana desa terus naik. Jadi para kades tunjukkan kemajuan positif, manfaatkan dana desa ini untuk membuat sejarah yang dikenang rakyat,” ungkapnya.
Bupati Majalengka H Sutrisno SE MSi menambahkan, sejauh ini belum melihat kemajuan yang pesat meski ada dana desa.
“Memang ada dampak kemajuan yang saya lihat tapi tidak pesat. Sejauh ini masih sepi-sepi saja, paling gapura dan pagar balai desa yang sudah terlihat kinclong,” terangnya.
Bupati sepakat jika kemandirian dan optimalisasi BUMDes harus lebih ditingkatkan, jika ingin pertumbuhan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat desa lebih cepat.
Pemerintah desa harus sudah punya pemetaan produk dan program unggulan yang bisa dikelola BUMDes, agar bisa berkontribusi kepada pembangunan di desa masing-masing. (azs/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil