JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tidak memaksakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) susulan di gelar hari ini, Kamis (18/4).
Dia mengatakan, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI merekomendasikan agar pelaksanaan UN ditunda. "Setelah kunjungan kami di Kalimantan Timur, Rabu (17/4) kemarin, diketahui sebanyak 155 sekolah se-Kaltim belum menerima soal," ujar Reni dalam keterangan pers, Kamis (18/4).
Namun kata Reni, Nuh memaksa agar tetap dilaksanakan UN hari ini dengan cara memfotokopi soal. Padahal, urusan fotokopi bukanlah perkara mudah. Apalagi sambung dia, untuk daerah yang letak geografinya sulit dan pasokan listrik yang minim.
Karena itu Reni menyatakan, untuk daerah-daerah lainnya jika situasi dan kondisinya sama dengan Kalimantan Timur ada baiknya menteri mendengar keluhan atau kesulitan di lapangan, sehingga menunda pelaksanaan UN adalah keputusan yang tepat.
"Mendikbud harus berbesar hati dan legowo dengan menerima situasi sulit ini. Jangan memaksakan keadaan yang kemudian akan merugikan siswa dan masyarakat," kata Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR tersebut. (gil/jpnn)
Dia mengatakan, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI merekomendasikan agar pelaksanaan UN ditunda. "Setelah kunjungan kami di Kalimantan Timur, Rabu (17/4) kemarin, diketahui sebanyak 155 sekolah se-Kaltim belum menerima soal," ujar Reni dalam keterangan pers, Kamis (18/4).
Namun kata Reni, Nuh memaksa agar tetap dilaksanakan UN hari ini dengan cara memfotokopi soal. Padahal, urusan fotokopi bukanlah perkara mudah. Apalagi sambung dia, untuk daerah yang letak geografinya sulit dan pasokan listrik yang minim.
Karena itu Reni menyatakan, untuk daerah-daerah lainnya jika situasi dan kondisinya sama dengan Kalimantan Timur ada baiknya menteri mendengar keluhan atau kesulitan di lapangan, sehingga menunda pelaksanaan UN adalah keputusan yang tepat.
"Mendikbud harus berbesar hati dan legowo dengan menerima situasi sulit ini. Jangan memaksakan keadaan yang kemudian akan merugikan siswa dan masyarakat," kata Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR tersebut. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Batal UN Karena Tak Ada Soal
Redaktur : Tim Redaksi