jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X FPKB DPR RI Hj Lathifah Shohib meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengedepankan aspek keadilan, dan transparansi dalam program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Hasil evaluasi kami di komisi X, tidak ada transparansi, bahkan terkesan mementingkan kelompok tertentu hingga ada dikotomi antara negeri dan swasta,” kritik Lathifah Shohib, Kamis (21/11).
BACA JUGA: Revitalisasi SMK Besar – Besaran, Angkat 72 Ribu Guru
2019, pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 2 triliun untuk program revitalisasi SMK. Anggota dewan dari dapil Malang itu berharap Mendikbud menggunakan keahliannya di bidang teknologi, dan memaksimalkan keterbukaan akses informasi.
“Publik perlu tahu sekolah mana yang mendapatkan program revitalisasi agar bisa ikut mengontrol. Kami tidak menghendaki anggaran negara diselewengkan, karena menurut saya anggaran tersebut cukup besar karena persekolah antara 3 hingga 11 m (miliar) untuk program revitalisasi,” ujar Lathifah.
BACA JUGA: Simak nih Penjelasan Mendikbud soal Revitalisasi SMK
Aktivis Muslimat NU ini mengatakan, mekanisme penerima bantuan revitalisasi sekolah juga perlu dievaluasi. Selama ini, otoritas penuh ada di Kemendikbud berdasrkan aplikasi Takola yang diinput sekolah-sekola calon penerima bantuan revitalisasi.
“Mendikbud hanya menggunakan hasil analisa aplikasi Takola untuk menetapkan SMK yang akan menerima bantuan revitalisasi maupun program bantuan lainnya. Nah, saya kira mekanisme ini perlu dievaluasi agar asas transparansi dan keadilan bisa terwujud dengan melibatkan kelompok profesional dalam proses penentuan sekolah calon penerima bantuan,” tuturnya.
BACA JUGA: Kemendikbud Gelontorkan Rp 169 M untuk Revitalisasi 219 SMK
Pemberian bantuan tersebut, kata Lathifah, didasari pada instruksi presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. “Sebenarnya, program ini sudah tepat dilakukan dengan spirit visi dan misi pemerintahan Jokowi-KH Maruf membangun kualitas SDM, maka perlu kita kawal bersama agar tepat sasaran dan tidak berpihak pada kelompok tertentu,” katanya mengingatkan.
“Di bawah kepemimpinan Mendikbud baru, saya berharap ada transparansi dan keadilan,” imbuh Lathifah sembari menunjukkan salah satu undangan Bimtek Revitalisasi di tahun 2019, serta menunjukan website Direktorat SMK tentang minimnya informasi undangan peserta penerima bantuan.(mg7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh