JAKARTA - Sikap Menteri pendidikan dan kebudayaan Mohammad Nuh yang terkesan menunda-nunda penyampaian hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemdikbud terkait investigasi pelaksanaan ujian nasional (UN) dikecam DPR.
Anggota Komisi X DPR RI, Dedy Gumelar mengaku tidak mengerti dengan pernyataan Mendikbud terkait rekomendasi Itjen yang telah mengevaluasi keterlambatan pencetakan naskah UN. Tapi menurutnya, yang namanya rekomendasi itu harus ditindak lanjuti.
"Lalu buat apa inspektorat capek melakukan investigasi kalau tidak menjadi bahan untuk ditindak lanjuti. Sikap itu pula menunjukan ketidak patuhan (Mendikbud) terhadap aturan dan terkesan arogan," kata Dedy Gumelar dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/5).
Justru, salah seorang personil grup lawak Bagito itu mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban Mendikbud jika hasil rekomendasi Itjen tidak segera ditindaklanjuti dan disampaikan ke publik.
"Lalu kalau tidak ada tindak lanjut bagaimana bentuk pertanggungjawabannya terhadap kinerja yang buruk dalam kegagalan UN itu? Saya menyesalkan sikap yang semaunya itu. Terkesan tidak memiliki rasa tanggungjawab dan etika," tegas pria yang dikenal dengan nama Miing.
Sebagai oposisi, politisi PDIP ini tidak peduli kalaupun pandangannya ini tidak dianggap oleh Mendikbud, karena yang namanya oposisi itu kerjanya memang memberi kritik.
"Tapi coba tanya fraksi lain yang setuju UN, menghadapi sikap menteri semacam ini harus bagaimana. Apakah ada empati terhadap persoalan publik yang begitu besar. Untuk itu saya berharap pada BPK segera menyelesaikan investigasi ini," pungkasnya.(fat/jpnn)
Anggota Komisi X DPR RI, Dedy Gumelar mengaku tidak mengerti dengan pernyataan Mendikbud terkait rekomendasi Itjen yang telah mengevaluasi keterlambatan pencetakan naskah UN. Tapi menurutnya, yang namanya rekomendasi itu harus ditindak lanjuti.
"Lalu buat apa inspektorat capek melakukan investigasi kalau tidak menjadi bahan untuk ditindak lanjuti. Sikap itu pula menunjukan ketidak patuhan (Mendikbud) terhadap aturan dan terkesan arogan," kata Dedy Gumelar dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/5).
Justru, salah seorang personil grup lawak Bagito itu mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban Mendikbud jika hasil rekomendasi Itjen tidak segera ditindaklanjuti dan disampaikan ke publik.
"Lalu kalau tidak ada tindak lanjut bagaimana bentuk pertanggungjawabannya terhadap kinerja yang buruk dalam kegagalan UN itu? Saya menyesalkan sikap yang semaunya itu. Terkesan tidak memiliki rasa tanggungjawab dan etika," tegas pria yang dikenal dengan nama Miing.
Sebagai oposisi, politisi PDIP ini tidak peduli kalaupun pandangannya ini tidak dianggap oleh Mendikbud, karena yang namanya oposisi itu kerjanya memang memberi kritik.
"Tapi coba tanya fraksi lain yang setuju UN, menghadapi sikap menteri semacam ini harus bagaimana. Apakah ada empati terhadap persoalan publik yang begitu besar. Untuk itu saya berharap pada BPK segera menyelesaikan investigasi ini," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hentikan Penerbitan NUPTK, Kemdikbud Dianggap Ngawur
Redaktur : Tim Redaksi