jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Dedie A Rachim mundur sebagai pejabat di lembaga pemberantas korupsi itu dan memilih terjun ke dunia politik.
Dia dilamar untuk menjadi calon Wakil Wali Kota Bogor mendampingi Bima Arya.
BACA JUGA: Bima Arya Minta Menteri Pakai Kereta ke Istana Bogor
Keputusan kontorversial Dedie itu merupakan sejarah baru di lingkungan pejabat tinggi KPK. Sebab, selama ini belum ada pejabat atau mantan pejabat komisi antirasuah yang terjun ke politik praktis seperti Dedie.
”InsyaAllah langkah yang diambil sudah sesuai prosedur. Mudah-mudahan tidak ada sampai negatif,” kata Dedie kepada Jawa Pos, Jumat (29/12).
BACA JUGA: Tolong, Tinjau Lagi Kebijakan Mobil Masuk Kebun Raya Bogor
Dedie mengajukan surat pengunduran diri pada Rabu (27/12). Surat itu pun sudah diterima dan disetujui seluruh komisioner kemarin.
Dedie menyatakan, keputusan mundur tersebut lantaran dirinya diminta oleh Bima. Dia memastikan sejatinya tidak ada niat untuk terjun ke dunia politik.
BACA JUGA: Bang Ara dan Bima Ingatkan Jaga Keberagaman
”Saya juga non-partisan, jadi Pak Bima meminta saya semata mata karena pengalaman karir,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menerangkan, seluruh komisioner sudah menyetujui pengunduran diri Dedie.
Bahkan, semua administrasi pejabat alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut telah rampung kemarin.
”Sebenarnya kami mengetahui baru kemarin (28/12, Red), dia mengajukan surat pengunduran diri dan kami pimpinan menyetujui untuk itu,” terangnya.
Laode menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku di KPK, pengunduran diri bisa dilakukan ketika Dedie sudah resmi dinyatakan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, Dedie memilih mundur jauh hari sebelum penetapan itu untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest). ”Jadi lebih bagus mulai sekarang mengundurkan diri,” tuturnya.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, Dedie sebelumnya sempat menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas).
Jabatan itu banyak bersentuhan dengan masyarakat dan pemerintah untuk membangun pendidikan antikorupsi dan menanamkan nilai integritas. ”Di KPK harus memberikan contoh baik dan meminimalisir konflik kepentingan,” katanya.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman mengatakan, keputusan pejabat KPK untuk terjun ke dunia politik memang memunculkan ekses negatif.
Apalagi, KPK selama ini sering membuat buruk citra kepala daerah lantaran terjerat kasus korupsi.
”Tapi juga bisa dikatakan ini kemajuan (bagi KPK) untuk menebarkan kader-kader bersih untuk mengisi formasi pemerintahan,” ujar dia. (tyo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-Gara Ashanty, Anang Hermansyah jadi Begini
Redaktur & Reporter : Soetomo