jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan 30 infrastruktur transportasi yang dikerjasamakan dengan BUMN merupakan proyek yang visible sesuai klasifikasi dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Hal ini disampaikan Budi pada acara Forum Merdeka Barat 9 dengan tajuk 'Amankan pembiayaan Infrastruktur Negara?' di Jakarta, Jumat (17/11).
“Kalau proyek itu tidak visible harus dilakukan Kementerian bersangkutan. Namun apabila proyek itu visible maka bisa diberikan kepada BUMN. Hal ini agar dana APBN yang terbatas itu dapat menyelesaikan proyek-proyek di tempat lain yang membutuhkan,” jelas Budi.
Menurut Budi dengan proyek-proyek dinilai cukup visible, Kemenhub menawarkan untuk dikelola oleh BUMN, melalui skema KPBU dan saat ini diidentifikasi lebih kurang 10 bandara dan 20 pelabuhan.
BACA JUGA: Menhub Pastikan Ikut Bantu Urai Kemacetan
"Dengan jangka waktu kerja sama relatif pendek dan terbatas, 5, 10 atau 30 tahun. Sehingga APBN untuk 30 proyek infrastruktur tersebut bisa kami alihkan pada proyek yang lain. Angkanya bisa sampai Rp 1 triliun dalam setahun yang dapat dialihkan,” urainya.
Sebagaimana telah diketahui selama ini ada 30 proyek infrastruktur transportasi yang akan dikerjasamakan dengan BUMN.
“Saat ini karena kita mulainya pertengah tahun yang selesai dikerjasamakan baru empat. Tahun depan targetnya ke 30 proyek ini akan selesai dikerjasamakan,” tandas Budi.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Sambut Libur Panjang, Kerahkan 1.278 Kapal Penumpang
BACA JUGA: Operator Pelabuhan Patimban Akan Jatuh ke Pihak Swasta?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelabuhan Patimban Ditargetkan Beroperasi Maret 2019
Redaktur & Reporter : Yessy