Menjaga Kondusivitas Suasana Ekonomi

Selasa, 31 Mei 2011 – 09:58 WIB

BENAR, seperti yang juga dilaporkan Dahlan Iskan, Dirut PLN yang mewakili BUMN dalam launching Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di JCC, Senayan, pekan laluSuasana batin BUMN kita saat ini sedang bergairah

BACA JUGA: Spirit Business as Not Usual dalam MP3EI

Sekitar 20 persen dari total indikasi investasi yang teridentivikasi, bersumber dari internal BUMN sendiriSisanya, 44 pesen dari swasta, 8 persen dari pemerintah, dan 27 persen campuran.

Ke-17 projek pemancangan atau groundbreaking, yang dilaporkan melalui videoconference dari empat lokasi, yaitu Sei Mangku (Sumatera Utara), Cilegon (Banten), Lombok Timur (NTB), dan Timika (Papua) itu cukup optimistisTotal nilai 17 projek yang menandai gebrakan awal pembangunan ekonomi itu senilai Rp 190 Triliun.

Dalam proses menuju MP3EI ini, BUMN menyatakan komitmennya untuk menggelontorkan investasi sebesar Rp 835,6 Triliun
Sebelum retreat Bogor II hanya sebesar Rp 383 TriliunDiperkirakan, ini akan menyerap 6,6 juta tenaga kerja IndonesiaTugas kami memang, menjaga agar suasana kondusif ini tidak terusik oleh hal-hal non teknis, tetapi tetap sustainable di 6 koridor ekonomi.

:TERKAIT Tahun 2011-2025 itu sendiri, MP3EI bakal menyerap investasi hampir Rp 4000 TriliunSedangkan ke-17 projek itu hanya sebagian dari serangkaian projek yang pembangunannya ditargetkan mulai tahun ini dan akan tuntas pada 2014Sumber dana proyek itu, berasal dari internal BUMN, swasta, foreign direct investment (FDI), dan APBNHampir semua BUMN turut mendukung masterplan ini baik dari sisi produksi, dukungan infrastruktur, maupun dari pembiayaan.

Kami juga terus mengkalkulasi problematika yang masih menjerat leher percepatan pembangunan ekonomiSeperti aneka regulasi dan proses perizinan yang harus dilonggarkan atau di-debottleneckingJangan sampai ada sentilan, “Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?” Itu kata-kata yang amat menusuk.

Pertama, kami lakukan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undangKedua, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat maupun daerah, antar sektor dan lembagaKetiga, merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI, seperti bea kelua beberapa komoditi.

Keempat, memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan utama yang sesuai dengan strategi MP3EIDan kelima, mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinanKelima hal itu paling sering dikeluhkan pelaku ekonomi, yang saya serap dari berbagai diskusi dengan stakeholder ekonomi.

Konektivitas nasional, itu hal yang tidak bisa ditawar-tawarAksesibilitas itu vital bagi pendorong pertumbuhan tinggi yang inklusifPrinsipnya, locally integrated and globally connectedPrinsipnya, menghubungkan pusat-pusat pertumbukan utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragamanMenghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui inter-model supply chain system.

Menyambung daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luasImplementasinya? Penetapan dua pelabuhan hub internasional sebagai pintu gerbang laut, satu di IBT dan satu di TimurJuga penetapan dua Bandar udara hub internasional sebagai pintu gerbang udaraYakni di Kuala Namu di Barat, dan Hasanuddin Airport Timur.

Selama ini, beban logistik terpusat di Pulau JawaPelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Soekarno Hatta sudah over-capacityKarena itu harus segera di distribusikan secara merata ke pusat-pusat hub internasionalSayang, dari 25 pelabuhan utama nasional, tak satupun yang memiliki kemampuan sebagai global hub port.

Pemanfaatan ekonomis Selat Malaka dan tiga arus Laut Kepulauan Indonesia juga masih jauh dari optimalPelabuhan Batam belum berfungsi maksimal.

Presiden SBY juga mengingatkan lima pengacau yang bisa merusak MP3EIPertama, birokrasi pemerintah pusat yang lambat dan tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapaiKedua, jika pemerintah daerah memiliki kepentingan sendiri untuk tidak memperlancar bahkan cenderung menghambatKetiga, jika investor dan dunia usaha ingkar janji dan gagal memenuhi komitmen rencananyaKeempat, jika ada sejumlah regulasi yang menghambat tetapi tidak segera diperbaikiDan terakhir, jika ada kepentingan serta proses politik tertentu yang tidak sehat.

Inilah PR besar kami, yang terus akan dilakukan perbaikanKami harus berlari lebih cepat, dan melompat lebih tinggi! Sebagai komandan lapangan, dan ketua harian, tentu saya membutuhkan support dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia.(*)


* Penulis adalah Menko Perekonomian RI, yang juga Ketua Umum DPP PAN.

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler