jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi cerminan hukum yang baik, beretika dan bermoral untuk kembali menjadi teladan dalam beretika dan mencegah praktik demokrasi yang akan dirampas oleh sekelompok elite politik.
IKA-UKI juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk menjaga kualitas demokrasi yang telah kita bangun menuju arah yang lebih demokratis lagi.
BACA JUGA: Jokowi Bakal Kampanye atau Tidak di Pilpres 2024? Begini Jawabannya
Sekretaris Umum sekaligus Pjs Ketua Umum IKA-UKI Eddie B Siagian bersama Wakil Ketua Umum Erick S Paat dan para alumni UKI saat menyampaikan pernyataan sikap menjelang Pemilu 2022 UKI di depan Kampus Pascarjana UKI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (7/2/2024). Foto: Friederich Batari/JPNN.com
BACA JUGA: Jokowi Titip Pesan kepada TNI-Polri dan BIN soal Pemilu 2024, Apa Katanya?
Demikian salah satu pernyataan sikap para Alumni UKI yang tergabung dalam IKA UKI di depan Kampus Pascarjana UKI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Pernyataan sikap DPP IKA UKI itu disampaikan Sekretaris Umum sekaligus Pjs Ketua Umum IKA UKI Eddie B Siagian, didampingi Wakil Ketua Umum Erick S Paat dan para alumni UKI.
BACA JUGA: Pengamat Jelaskan Alasan Prabowo-Gibran Unggul di TikTok
Lebih lanjut, IKA-UKI mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak menggunakan cara-cara tidak bijaksana dengan ‘memanipulasi kebijakan sempit’ dengan tidak menggunakan perangkat kekuasaan baik di tingkat desa hingga pemerintahan pusat yang terorganisir rapi.
"Termasuk dalam bentuk politilisasi distribusi sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang diduga dalam rangka mendukung paslon Capres dan Cawapres secara personal," ujar Eddie Siagian.
Lebih lanjut, IKA UKI juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk bersikap netral, adil, dan menjadi negarawan, pemimpin bagi semua kelompok dan golongan.
“Bukan untuk kelompok elite politik tertentu di kekuasaan yang dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri,” ujar Eddie B Siagian.
Pada bagian lain, IKA UKI juga mengingatkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah agar berani dan agresif untuk mencegah kekuatan elite politik yang diduga keras sedang menggunakan cara-cara kasar memanipulasi kekuasaan atas nama demokrasi yang mengkanalisasi harapan rakyat Indonesia mencapai tujuan adil, makmur dan sejahtera.
IKA-UKI juga mengingatkan seluruh kandidat Capres dan Cawapres untuk mengundurkan diri dalam jabatan baik di pemerintahan maupun negara agar dapat memberikan pendidikan politik yang baik dan benar buat masyarakat.
Selain itu, IKA-UKI mengingatkan kepada para pejabat publik baik yang masih menjabat di pemerintahan, negara dan juga pejabat BUMN yang terlibat aktif di tim kampanye/ pemenangan Capres dan Cawapres untuk mengundurkan diri.
“Hal ini bertujuan guna mencegah pemanfaatan penggunaan kekuasaan dan kewenangan sehingga kualitas pemilihan umum dapat berjalan secara jujur, adil serta memberikan rasa kenyamanan dan kebebasan kepada masyarakat untu bebas memilih sesuai pilihannya,” ujar Eddie B Siagian.
Kemudian, IKA-UKI mengingatkan kepada KPU, Bawaslu terlebih kepada KPU RI pasca- adanya putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 141-PKE-DKPP/XII/202 terkait dengan adanya pelanggaran kode etik.
Para penyelenggara pemilu harus berani bersikap terutama taat akan aturan hukum, bersikap profesional, independen, tegas dalam penyelenggaraan Pemilu.
Hal ini akan penting untuk mencegah potensi dugaan kecurangan terstruktur dan masif yang diinisiasi sekelompok elite politik dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaannya dalam memanipulasi praktik-praktik antidemokrasi.
“Dengan demikian harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan aman, bebas, jujur, dan adil, berani melawan tekanan dan paksaan, serta dapat mencegah perbuatan jahat merusak kualitas Pemilu,” ujar Eddie B Siagian.
Menurut Eddie Siagian, IKA UKI menyosialisaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar hadir dan turut ambil bagian dalam mengawal dan mencegah kecurangan pemilihan umum pada tanggal 14 Pebruari 2024 di TPS nanti.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari