Menjelang Pencoblosan, Konten Hoaks Makin Marak, Menteri Budi Bilang Begini

Selasa, 06 Februari 2024 – 18:19 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan dan Google Indonesia menggelar kegiatan literasi digital untuk mewujudkan pemilu damai. Foto dok. Kemenkominfo

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pencoblosan Pilpres dan pilcaleg pada 14 Februari, konten-konten hoaks makin marak.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyampaikan kebutuhan literasi digital makin nyata, apalagi di tengah penyelenggaraan pemilu.

BACA JUGA: 26 Organ Sukarelawan AMIN & GAMA Satukan Barisan Menjelang Pencoblosan Pilpres 2024

Saat ini muncul konten-konten yang melanggar peraturan perundangan.

Hal yang dimaksud Menteri Budi terkait konten melanggar peraturan adalah informasi tidak benar yang ditemukan pada unggahan video 17 Januari 2024 mengenai kotak suara ganda di kota Makassar.

BACA JUGA: Ganjarist Perkuat Struktur Menjelang Pencoblosan Pilpres 2024

“Inilah salah satu contoh nyata bagaimana sebuah hoaks bisa memanipulasi kepercayaan masyarakat pada institusi pemilu,” kata Menteri Budi dalam sambutannya pada kegiatan Literasi Digital untuk Pemilu Damai di Kota Makassar, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan dan Google Indonesia.

BACA JUGA: Survei SPIN: Elektabilitas PSI dan Gelora Naik Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangkal segala konten negatif demi mewujudkan pemilu damai.

Menteri Budi menambahkan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar terhindar dari hoaks konten negatif, Kemenkominfo terus melakukan upaya mengadakan gerakan literasi digital dengan berfokus pada 4 pilar materi, yaitu digital skills, digital safety, digital culture, dan digital ethics.

"Ada tips yang ingin saya bagikan agar kita semua tidak menjadi korban akibat dari penyebaran hoaks, yaitu dengan mengingat BAS, baca informasi dengan hati-hati, ayo cek dulu kebenaran informasinya, dan stop informasi bohong dan juga mengandung unsur SARA,” jelasnya.

Direktur ICT Watch Indriyatno Banyumurti menyampaikan bahwa organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan sebanyak 646 hoaks terkait pemilu di media sosial sepanjang tahun 2023.

Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat masih belum bisa melindungi diri dari paparan berita bohong yang diterima dari internet khususnya media sosial.

Setidaknya kita harus tahu cara kerjanya platform media sosial, ada salah satu algoritma yang bernama filter bubble atau gelembung saring.

"Dia menyaring informasi agar kita betah ada di platform media sosial mereka. Caranya adalah dengan menyodorkan informasi yang kita suka dan membuang informasi yang tidak kita suka,” jelas Indriyatno.

Indriyatno menambahkan semua asupan yang diterima dari media sosial itu tergantung dari preferensi penggunanya.

Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk tetap bersikap positif di media sosial agar terhindar dari konten negatif termasuk hoaks.

“Bagaimana caranya mengetahui informasi yang didapat itu hoaks atau tidak? Jawabannya kami harus memakai logika, karena hoaks itu menyerang emosi seseorang terlebih dahulu, makanya kita harus selalu berpikir kritis ketika menerima informasi,” terangnya.

Konten Kreator, Adhy Basto menjelaskan bahwa untuk mencegah perkembangbiakan hoaks bisa dimulai dari menahan diri agar tidak terprovokasi oleh berita bohong tersebut.

Kadang hoaks datang bukan karena informasi dari orang lain, tetapi tanpa sadar kita yang membuatnya sendiri, sambung Adhy. (esy/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Pencoblosan Makin Dekat, TPN Ganjar-Mahfud Tak Gentar


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler