Sebuah laporan terbaru menyebutkan lebih dari 250 warga Australia telah menonton video langsung dari Filipina yang menggambarkan penganiayaan seksual terhadap anak-anak. 256 warga Australia memiliki kaitan dengan 2.700 transaksi keuangan di Filipina Sebagian besar berusia 50-60 tahunan dan tidak punya catatan kriminal Badan berwenang di Australia ingin kuasa lebih besar untuk menangkal kasus penganiayaan seksual anak-anak online

BACA JUGA: Siswi India Dipaksa Buka Daleman untuk Buktikan Tidak Sedang Haid

Diketahui jumlah total uang yang dikeluarkan dari ratusan orang ini mencapai AU$ 1.3 juta, atau kurang dari Rp 13 miliar.

Laporan ini dikeluarkan Institut Kriminologi Australia (AIC) yang mengumpulkan data mengenai perilaku kriminal online, yang belum pernah ada sebelumnya.

BACA JUGA: Penangkap Buaya Australia Belum Menyerah Selamatkan Bos Besar Sungai Palu

Dalam laporan tersebut, mayoritas warga Australia tersebut berusia antara 50-60 tahun, dengan disebut sebagai 'turis seks anak-anak lewat webcam.'

Lebih dari separuh diantara mereka tidak memiliki catatan kriminal dan memiliki berbagai latar belakang pekerjaan.

BACA JUGA: Demi Pasifik, Australia Pangkas Alokasi Dana Bantuan untuk Indonesia

Ada yang bekerja sebagai perawat lansia, tukang kebun, bahkan seorang diantaranya adalah ibu rumah tangga.

AIC mengatakan berhasil mengumpulkan data dari 2.700 transaksi yang tercatat selama 13 tahun, antara tahun 2006 sampai 2018, yang diberikan oleh Pusat Pelaporan Data Keuangan Australia (AUSTRAC).

Data keuangan ini adalah milik warga Australia yang bertalian dengan mereka yang ditahan di Filipina berkenaan dengan eksploatasi seksual terhadap anak-anak.

Beberapa pembayaran untuk menonton anak-anak dianiaya secara seksual itu sekitar Rp 500 ribu.

AIC mengatakan 'live streaming' penganiayaan seksual terhadap anak-anak "sangat berbeda dengan bahan serupa yang tersedia di internet", karena 'ditayangkan langsung.'

"Para pelaku kadang sengaja sengaja meminta apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak tersebut sebelum atau selama tayangan berlangsung," kata laporan tersebut. Photo: Diketahui banyak warga Australia yang menonton video penyiksaan seksual secara langsung di internet lebih dari sekali. (Unsplash: Charles Deluvio)

  Keluar negeri untuk lampiaskan hasrat

Dari 256 warga Australia yang membayar untuk melihat tontonan anak-anak diperlakukan buruk secara seksual, lebih dari separuhnya menonton lebih dari satu kali.

Laporan AIC dikeluarkan hari Rabu (19/2/2020) bersamaan dengan pidato Kepala Polisi Australia, Reece Kershaw, serta pimpinan AUSTRAC, Nicole Rose, dan kepala AIC, Michael Phelan mengenai usaha memberantas eksploatasi seks terhadap anak-anak.

Pimpinan AUSTRAC mengatakan Filipina masih menjadi "pusat" tayangan langsung penganiayaan seksual terhadap anak-anaik.

"Ini disebabkan kemiskinan, tingkat penguasaan bahasa Inggris yang tinggi, tingginya kecepatan internet dan bagusnya fasilitas pembayaran lewat internet," kata Nicole.

"Harus menjadi perhatian ada kecenderungan peningkatan warga Australia membayar untuk menonton dan meminta tindakan penganiayaan tertentu."

"Meski para pelaku berusaha menyembunyikan diri dengan tetap berada di rumah, ada juga peningkatan dimana mereka pergi ke luar negeri untuk melampiaskan perilaku seksual," tambahnya.

Ketiga pejabat Australia mendesak adanya peraturan yang lebih ketat mengenai sistem enkripsi online dalam usaha mengejar para pedofil dan penganiaya anak-anak yang berusaha bersembunyi di belantara internet.

"Kita melihat lebih banyak video, anak-anak yang semakin belia, lebih banyak kekerasan, kita melihat adanya pemerkosaan dan penganiayaan anak-anak kita, semuanya untuk kepuasan seksual," kata Commisioner Kershaw.

"Pelaku asal Australia terlibat dalam produksi bahan-bahan ini, mereka bepergian ke daerah yang miskin, dan mengeksploatasi anak-anak yang rentan."

"Mereka menggunakan internet sebagai senjata, mereka menggunakan enkripsi sebagai pedang, dan kerahasiaan sebagai tameng."

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perempuan India Kini Boleh Menjadi Jenderal Angkatan Bersenjata