Menurut menkes, suara-suara sumbang terkait Jamkesmas bertendensi agar pengelolaan dana Jamkesmas dikembalikan lagi ke PT Askes, seperti dua tahun lalu ketika programnya masih bernama Askeskin
BACA JUGA: Kalla Janji Pemerintahnya Lebih Baik Dibanding SBY-JK
"Jamkesmas itu antikorupsiSaat program Jamkesmas masih bernama Askeskin dan dikelola Pt Askes, kata menkes, pemerintah mengalami kerugian hingga Rp 1,2 triliun
BACA JUGA: Wakil Ketua KPK Nikah, Kado Tetap Diperiksa
Selain itu klaim yang diterima rumah sakit baru bisa cair 3 bulan sekali hingga 6 bulan sekaliDengan Jamkesmas, lanjut menkes, dana kesehatan itu dititipkan ke kas negara
BACA JUGA: Barnas Galang Kekuatan
Rumah sakit tinggal mengajukan klaim ke depkesKemudian kas negara langsung mentransfer dananya ke rekening rumah sakit yang bersangkutan. "Itu transparan, semua orang bisa buka di internet, posisi keuangan JamkesmasDengan Jamkesmas, 2008 kita bisa irit sampai Rp 1,454 triliun," katanya.Sayangnya, kata menkes, saat ini pihaknya mendapat laporan bahwa masih banyak warga miskin yang belum memiliki kartu jamkesmasUntuk kasus tersebut, menkes menyalahkan bupati atau wali kota yang memberikan data warga miskin ke depkesSebab, kartu jamkesmas diberikan berdasarkan data bupati atau wali kota
"Yang salah pemerintah daerahApalagi kalau kepala daerahnya berasal dari partai yang berbeda dengan partainya Pak SBY (partai demokrat, Red)Dia (bupati, Red) tidak mau Jamkesmas sukses di daerahnya," para alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, menkes baru saja membuat surat edaran ke kepala desa se-IndonesiaIsinya adalah perintah memasang pengumuman nama-nama penerima kartu jamkesmasDengan pengumuman tersebut, rakyat bisa mengevaluasi siapa yang yang belum mendapat kartu jamkesmas"Juga bisa ketahuan siapa warga yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan kartu jamkesmas," katanya.(tom)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politik Belas Kasihan ala SBY
Redaktur : Tim Redaksi