jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memastikan, vaksin yang digunakan untuk imunisasi wajib yang diprogramkan pemerintah, tidak ada yang dipalsukan.
Ini disampaikan Menteri Nila dalam rapat di Komisi IX DPR dan dihadiri juga oleh Kabareskrim Polri Irjen Pol Ari Dono, Kamis (14/7).
BACA JUGA: Jokowi Tantang Jenderal Tito Lakukan Dua Hal Ini
Nila menjelaskan, imunisasi dikelompokan menjadi imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib menggunakan vaksin yang disediakan oleh pemerintah (gratis) atau bisa membeli sendiri (vaksin impor).
Vaksin untuk imunisasi wajib merupakan program pemerintah yang terdiri dari; BCG, Polio, DPT 123, Campak, Hepatitis B dan Hib. Semuanya diproduksi dan didistribusikan oleh PT Biofarma.
BACA JUGA: Tito Karnavian Jadi Kapolri, Ketua KPK: Bagus!
"Setelah diteliti secara seksama oleh Satgas disimpulkan bahwa vaksin program pemerintah tidak ada yang dipalsukan," kata Nila, dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf.
Diterangkan juga bahwa penyelenggaraan imunisasi wajib dilaksanakan di puskesmas, posyandu, dan RS pemerintah serta bisa dilakukan di rumah sakit atau faskes swasta.
BACA JUGA: Menkes Juga Buka Daftar Bidan Pengguna Vaksin Palsu
Penyelenggaraan imunisasi terbesar 88,1 persen dilakukan di puskesmas, posyandu, dan RS pemerintah menggunakan vaksin yang seluruhnya diperoleh dari pemerintah.
Rumah Sakit/faskes swasta menggunakan vaksin yang berasal dari pemerintah dan dapat juga menggunakan vaksin dari pengadaan sendiri. Untuk pengadaan sendiri, RS dan fasilitas pelayanan kesehatan harus memperoleh vaksin dari distributor resmi/PBF.
"Dalam hal kasus vaksin palsu ini, ditemukan beberapa faskes swasta membeli dari sumber tidak resmi, sehingga berpotensi memperoleh vaksin palsu. Hal ini tidak terjadi di faskes yang menggunakan vaksin yang berasal dari pemerintah," tandas Nila. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak! Ini Nama 14 RS Pengguna Vaksin Palsu dan Modusnya
Redaktur : Tim Redaksi