jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan upaya pemerintah menjaga masyarakat kelas menengah maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mempertahankan stabilitas perekonomian nasional.
Untuk diketahui, menjelang penghujung satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perekonomian nasional terus menunjukkan penguatan melalui berbagai capaian, meski diliputi dengan ekskalasi ketidakpastian global akibat Covid-19, ketegangan konflik geopolitik di Timur Tengah, hingga kondisi pelambatan ekonomi global.
BACA JUGA: Dorong KEK Kura-Kura Bali jadi Katalisator Teknologi, Airlangga: Ini Baby Step Indonesia
Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5 persen (yoy) dan inflasi yang terkendali menjadi salah satu indikasi stabilitas perekonomian nasional tersebut.
Sejumlah indikator makro juga terus mengalami kemajuan seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, mulai dari menurunnya kemiskinan ekstrem sekitar 6,18 persen menjadi sebesar 0,83 persen pada tahun 2024.
BACA JUGA: Menko Airlangga Ungkap Penyelesaian Perundingan I-EU CEPA Membawa Peluang Investasi
Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dari bulan Februari 2014 yang hanya sekitar Rp 118,2 juta menjadi Rp 142,18 juta pada Februari 2024, hingga meningkatnya cadangan devisa dari sebesar Rp 100 miliar menjadi Rp 150 miliar pada tahun 2024.
Menko Airlangga mengungkapkan dalam menghadapi berbagai tantangan, utamanya Covid-19, respons pertama respons pemerintah dalam hal ini Kabinet Indonesia dipimpin Presiden Jokowi adalah cepat, fleksibel, dan lentur.
BACA JUGA: Hadiri Peringatan Berdirinya RRT, Menko Airlangga: Indonesia & Tiongkok Saling Melengkapi
"Nah, salah satunya contohnya kan kita di awal Covid-19 langsung kita persiapkan yang namanya Perpu Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2. Itu yang membuka defisit anggaran dan juga tingkat presentasi terhadap utang dan juga adjustment terhadap kebijakan anggaran di mana 2021-2022 kita sediakan anggaran untuk pemulihan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan resminya, Kamis (3/10).
Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong kian optimal hingga akhir 2024 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
Kebijakan yang dianggap bisa menopang pertumbuhan salah satunya pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.
Hal tersebut mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.
Selain insentif tersebut, kebijakan lain yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kelas menengah, seperti subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak, yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.
Menko Airlangga juga menyebutkan ke depan sejumlah program strategis akan dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju tahun 2045, seperti mendorong transisi energi yang telah disiapkan mulai dari hydropower, pengembangan lanjutan dari geothermal, hingga pengembangan solar panel.
Selanjutnya, digitalisasi juga dinilai pemerintah menjadi pengungkit perekonomian dengan menyumbang potensi ekonomi digital pada tahun 2030 hingga USD 300 miliar.
“Tentu kalau kita lihat infrastruktur kita sudah bangun tetapi infrastruktur itu belum selesai artinya kita baru bangun backbone-nya, sedangkan pertumbuhan itu membutuhkan ruas- ruas di sampingnya atau fishbone-nya, nah fishbone-nya ini belum tersambung, nah ini harus dilanjutkan. Nah, sekarang itu dalam APBN ke depan akan disiapkan Inpres-nya sehingga Inpres-nya akan mempercepat ini, kalau ini cepat tersedia maka produktivitas akan meningkat, pada saat produktivitas meningkat tentu pertumbuhan ekonomi akan menjadi oke,” pungkas Menko Airlangga. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi