jpnn.com, LABUAN BAJO - Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29/ The 29th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting telah dimulai pada Senin, 8 Mei.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy selaku pemimpin sidang ASCC memberi pengarahan pada pertemuan tersebut.
BACA JUGA: Mendag Zulkifli Hasan: ASEAN jadi Pusat Produksi Global untuk Industri Kendaraan Listrik
Beberapa isu prioritas yang menjadi pembahasan dalam penyelenggaraan sidang ASCC ke-29 ini, di antaranya perlindungan pekerja migran, pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan melalui jejaring antardesa ASEAN, memperkuat upaya regional untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif, inisiatif One Health di ASEAN.
Di hadapan para delegasi Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN, Menko Muhadjir menerangkan pentingnya empat dokumen keluaran Pilar Sosial Budaya ASEAN, yakni ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative, ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations, ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers, dan ASEAN Leaders’ Statement on the Establishment of the ASEAN Villages Network.
BACA JUGA: KTT ASEAN, KRI Wahidin Sudirohusodo-991 Menyiagakan 11 Dokter Spesialis dan 28 Perawat
Keempatnya akan diajukan kepada para Kepala Negara ASEAN dalam forum KTT di Labuan Bajo nanti.
"Prioritas pertama adalah One Health Initiative untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional," kata Menko Muhadjir.
BACA JUGA: Menuju Pasar Dunia, UMKM Pertamina Mejeng di SME’s HUB ASEAN Summit
Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis multidimensi dan kerentanan kesehatan semakin meningkat.
Selain itu, deklarasi One Health Initiative menekankan keterpaduan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan ke dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan pencegahan dan respons terhadap pandemi di masa depan.
"Melalui adopsi ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi untuk mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks ini," terang Muhadjir.
Kedua, untuk memperkuat perlindungan pekerja migran, termasuk mereka yang berada dalam situasi krisis baik di darat maupun di laut.
Hal ini sebagai respons terhadap dampak signifikan pandemi terhadap komunitas pekerja migran di kawasan ASEAN.
Karenanya, dua dokumen, yakni ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations dan ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers diajukan Indonesia dalam Pilar Sosial Budaya.
"Merupakan kewajiban moral kami untuk memastikan bahwa komunitas-komunitas tersebut terlindungi dengan baik, sejalan dengan semangat Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran," ujar Menko PMK.
Ketiga, percepatan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan melalui pembentukan jaringan desa dan kerja sama dengan Mitra ASEAN dan Sektor Swasta melalui dokumen ASEAN Leaders’ Statement on the Establishment of the ASEAN Villages Network.
"Ini adalah agenda Indonesia untuk melibatkan berbagai aktor dalam pembangunan komunitas regional. Hal ini sebagai upaya memajukan ASEAN yang inklusif dan relevan dengan perkembangan isu global," ungkapnya.
Dalam sidang itu, para delegasi menyetujui dokumen keluaran yang diajukan Indonesia pada Pilar Sosial Budaya ASEAN.
Kemudian nantinya, Muhadjir menyatakan, hasil dari Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 ini akan diresmikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT) ASEAN di Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023.
"Berbagai rekomendasi dari pertemuan ASCC akan disampaikan kepada kepala negara di KTT ASEAN, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo selaku Ketua ASEAN Tahun 2023," ucap Muhadjir. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad