jpnn.com, JAKARTA - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy optimistis permintaan Presiden Jokowi agar pengujian spesimen virus corona dengan metode polymerase chain reaction (PCR) mencapai 20 ribu per hari bisa tercapai. Untuk saat ini pengujian spesimen sudah mencapai lebih dari 10 ribu per hari.
"Insyaallah tercapai, karena saat ini saja sudah lebih dari 10 ribu per hari spesimen yang diperiksa. Bahkan untuk saat ini yang perlu disiapkan adalah untuk mencapai target 30 ribu per hari," kata Muhadjir di Jakarta, Sabtu (6/6).
BACA JUGA: Update Corona 6 Juni: Kolonel Aris Sampaikan Kabar Bahagia
Dia membeber data per 6 Mei sudah tercatat 13.333 tes yang bisa dilakukan. Sehingga target 20 ribu per hari bukan hal mustahil.
Percepatan pengujian spesimen menurut dia akan sukses dengan adanya relawan. Itu sebabnya, Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemenristek harus bisa menggerakkan secara masif perekrutan relawan khususnya untuk tingkat S2 di bidang kesehatan masyarakat, keperawatan, dan mikrobiologi molekurel.
BACA JUGA: Corona Klaster Jombang Mengganas, Satu Keluarga jadi Korban
Selain itu, menurut Muhadjir, proses tracking perlu diperbanyak. Hal tersebut perlu dilakukan agar bisa lebih terdeteksi kasus-kasus dan penyebarannya.
Muhadjir juga meminta agar tim peneliti vaksin Covid-19 yang dibidangi oleh Kemenristek/BRIN terus dimotivasi dan didukung proses kerjanya agar bisa menghasilkan vaksin secara cepat demi kemandirian bangsa.
BACA JUGA: Mbak LNS Tertangkap Basah Usai Melakukan Perbuatan Terlarang
"Kalau kita bisa memotivasi mereka, mereka bisa bekerja dengan semangat dan syukur-syukur kalau kita bisa lebih duluan menemukan vaksin. Kalau kita gagal mempercepat penemuan vaksin pasar itu akan dijarah produsen luar negeri. Dan ini sangat bagus kalau kita hindari ruang itu," jelasnya.
Demi menyukseskan percepatan pengujian spesimen, Muhadjir meminta harga dari alat swab tes untuk uji spesimen perlu seragam dan harus murah. Karena itu Kementerian Perdagangan diminta membuat regulasi terkait hal itu.
"Jadi tidak boleh ada persaingan terbuka. Karena ini adalah kita perang lawan covid8 dan jangan ada orang yang mengambil untung terlalu banyak," imbuhnya.
Terkait tatanan kenormalan baru, menurut Muhadjir, gugus tugas dan kementerian/lembaga terkait perlu memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif bahwa normal baru bukan berarti seenaknya saja.
Diberlakukannya kenormalan baru, bukan berarti kedaruratan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicabut begitu saja. Menurut dia akan dilakukan penyempurnaan aturan agar masyarakat bisa lebih memahaminya.
"Ketika mereka diberikan pengurangan pembatasan itu artinya PSBB masih berlaku yaitu PSBB minimal yang seperti tercantum dalam UU Kedaruratan Kesehatan pasal 49. Sehingga harus dipahami betul mengenai protokol kesehatan dasarnya," pungkasnya. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad