jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Puan Maharani memimpin jalannya rapat tingkat menteri tentang percepatan pemulihan pascabencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan ini digelar di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11) dan dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah.
BACA JUGA: Surakarta Jadi Contoh Implementasi Gerakan Revolusi Mental
Adapun peserta rapat tersebut yakni Menteri Sosial Agung Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan perwakilan dari kementerian lain yang terkait dengan pemulihan pasca gempa NTB ini.
"Ada beberapa percepatan yang dilakukan untuk penanganan gemba di NTB ini, yakni soal pemukiman, fasilitas umum, kemudian revisi PP nomor 22 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemberian jaminan hidup dan tahapan rehab rekon," kata Puan.
BACA JUGA: Duta Genre, Pelopor Gerakan Revolusi Mental Generasi Muda
Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terkait dengan percepatan pemulihan pascagempa di NTB ini, ada beberapa masukan yang diberikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Semuanya, kata dia, dilakukan agar masyarakat NTB bisa segera pulih dan bisa menjalankan aktivitas dan roda perekonomian secara normal seperti sedia kala.
BACA JUGA: Menko PMK Sebut Kesejahteraan Rakyat Meningkat di Era Jokowi
"Semua masih dalam proses. Tapi intinya pemerintah tetap konsisten dan disiplin pembangunan rumah yang akan di Bangun di NTB harus tahan gempa," tutur Agus.
Kemudian, untuk lebih lanjut saat ini pemerintah sendiri sedang menunggu verifikasi data lebih lanjut. Sekarang ini pemerintah pusat baru mendapat masukan dari empat kabupaten atau kota di NTB, sisanya belum masuk.
"Dalam kurun waktu tiga bulan, kami sudah menerbitkan surat dari Kementerian Sosial yang ditandatangani sekjen dan dirjen agar pemda-pemda pro aktif dalam percepatan ini," ujarnya.
Kemudian, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, saat ini di lapangan masih mengalami kendala. dalam pembangunan pemukiman.
Pasalnya, dalam Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pemulihan pascagempa NTB rumahnya harus menggunakan yang tahan gempa dan ternyata dalam praktik di lapangan membangunnya tidak mudah.
"Semoga setelah rapat tadi, nanti kami diberi ruang sehingga fasilitator atau pendamping dari pusat itu bisa dibantu juga oleh daerah,” kata dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko PMK Mendengar Langsung Aspirasi Warga Boyolali
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan