jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, berharap Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang yang akan diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak menuai penolakan.
"Kalau kita lihat kepentingan yang lebih besar, jadi jangan ada penolakan," kata Amir Syamsuddin di Gedung DPR RI, Rabu (16/10).
BACA JUGA: Choel Dicecar KPK Soal Kongres Partai Demokrat
Ditanya tentang apa saja kira-kira materi yang sudah disiapkan Presiden dalam Perppu itu, Amir mengaku tak ingin mendahului Presiden dan meminta masyarakat untuk bersabar.
"Detilnya, sebaiknya saya tak mendahului. Tunggulah sabar. Saya tak boleh mendahului Perppu yang belum ditandatangani. Kalau sudah, nanti akan saya bicarakan," jelasnya.
BACA JUGA: Choel Mallarangeng Pernah Melihat Bunda Putri
Saat ditanya mana yang lebih pas antara Perppu dengan merevisi Undang-undang MK, Amir menilai Perppu lebih tepat karena kebutuhan membenahi MK sangat mendesak.
"(Revisi UU MK) itu kan dalam perjalanannya, tapi kalau sekarang ini kan kebutuhannya mendesak, keadaan genting, yang tak boleh ada kekosongan," sebut Amir.
BACA JUGA: Meski Bermasalah, Kompolnas Bela Sutarman
Karena itu, Amir meminta masyarakat dan melihat langkah Presiden menerbitkan Perppu pengawasan MK sebagai kepentingan yang lebih besar, sehingga tidak ada suara-suara penolakan nantinya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Sarankan SBY Ungkap Sosok Bunda Putri
Redaktur : Tim Redaksi