jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Amir Syamsudin, pasrah atas keputusan Komisi III DPR membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) ke paripurna DPR, Kamis (18/12) besok.
Hal ini dilakukan setelah Komisi III DPR tidak menemukan kata sepakat apakah Perppu MK disetujui untuk ditetapkan menjadi Undang-undang atau tidak.
BACA JUGA: Yulianis Mengaku Ada Jatah USD 200 Ribu Untuk Ibas
"Saya kira itulah jalur konstitusi sesui tatib, dan saya dengan pemerintah sepenuhnya mematuhi," kata Amir usai Raker tentang Perppu MK di DPR, Jakarta, Rabu (18/12).
Amir mengaku mengambil hal positif dari semua masukan dari fraksi-fraksi di DPR dalam memandang Perppu MK yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca penangkapan Akil Mochtar oleh KPK.
BACA JUGA: Jumlah Pengangguran 2014 Diprediksi Menurun
"Seluruh pendapat tadi saya ambil segi positif, jadi catatan tadi sangat bermanfaat," kata petinggi Partai Demokrat itu.
Namun, Menkumham tetap berharap pengambilan keputusan apakah Perppu MK disetujui menjadi UU atau tidak, dalam paripurna DPR besok pagi, bisa memberikan persetujuan dari anggota sidang.
BACA JUGA: Pembahasan Perppu MK Dibawa ke Paripurna
"Kalau seandainya paripurna besok menyetujui, saya kira itu akan memberikan dorongan bagi kita semua untuk menyempurnakan, dengan mengakomodir seluruh masukan, setuju dengan catatan dan bahkan menolak. Saya kira semua untuk perbaikan ke depan," harapnya.
Pada kesempatan itu Amir membantah dalam upaya meloloskan Perppu MK di Komisi III, pihaknya menggunakan atribut Sekretariat Gabungan (Setgab). Sebab, yang terjadi di Komisi III merupakan kewenangan fraksi-fraksi di DPR dan dia menghargai apa yang diputuskan Komisi III.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Staf Ahli Mentan Dicecar Soal Rapat Penentuan Kuota Impor
Redaktur : Tim Redaksi