jpnn.com, WASHINGTON DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken tidak lagi mengikuti jejak pemerintahan Donald Trump yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Israel.
Walaupun demikian, Blinken, saat diwawancarai CNN, Senin (8/2) mengatakan Dataran Tinggi Golan merupakan daerah yang penting bagi keamanan Israel.
BACA JUGA: Biden Mencabut Kebijakan Trump terkait Konflik Palestina vs Israel
Eks presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2019 memberi pengakuan resmi terhadap Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari kedaulatan Israel.
Israel menduduki paksa Dataran Tinggi Golan dari Suriah setelah perang di Timur Tengah pada 1967. Daerah itu pun dicaplok paksa oleh Israel pada 1981, meskipun langkah itu dikecam oleh banyak negara.
BACA JUGA: Tanpa Basa Basi, Tentara Israel Ciduk Pentolan Hamas di Tepi Barat
"Untuk kepentingan praktis, pengawasan atas situasi di Golan, menurut saya, masih jadi hal penting bagi keamanan di Israel," kata Blinken saat diwawancarai CNN.
"Pertanyaan terkait aspek hukum bisa jadi urusan lain dan seiring dengan berjalannya waktu jika situasi di Suriah berubah, itu sesuatu yang akan kami pertimbangkan. Namun, kami belum sampai ke arah sana," kata Blinken.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Israel Kirim 2 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 ke Palestina
Ia menambahkan Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, serta kelompok militan bersenjata yang didukung oleh Iran merupakan "ancaman serius" bagi keamanan Israel.
Penasihat Biden itu sebelumnya mengatakan ia tidak akan mencabut pengakuan resmi AS terhadap kedaulatan Israel di Golan.
Blinken juga sempat menegaskan komitmen pemerintahan Biden akan mempertahankan Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Pemerintahan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS sebelumnya.
Biden bersama timnya mengatakan mereka akan memulihkan kembali hubungan dengan Palestina yang sempat putus saat pemerintahan Trump. Biden juga akan menyalurkan kembali bantuan dan menolak aksi-aksi sepihak, misalnya pembangunan pemukiman secara ilegal di daerah pendudukan.
Kegagalan Biden untuk menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memancing banyak pertanyaan di kalangan para ahli dan pengamat di Timur Tengah.
Jika melihat ke dua pendahulu Biden, Obama dan Trump dapat berbicara langsung dengan Netanyahu beberapa hari setelah resmi menjabat.
"Saya yakin mereka akan meluangkan waktu untuk berbicara dalam waktu dekat ini," ujar Blinken saat ditanya mengenai masalah bosnya tersebut. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil