"Saya jawab tegas. Tidak ada deal tertentu antara Pemerintah Indonesia dengan Australia yang dijadikan alasan keluarnya grasi itu," kata Marty Natalegawa kepada wartawan di sela-sela rapat kerja (Raker) dengan Komisi I DPR, gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Rabu (30/5).
Marty menyebutkan bahwa berbagai tudingan yang kini beredar terkait dengan grasi itu sarat dengan nuansa politis yang sulit untuk diukur. “Saya ulangi, ini murni hasil pertimbangan hukum dan tidak ada deal," tegasnya lagi.
Ditambahkannya, hubungan Indonesia dengan Australia selama ini sangat baik dan kerjasama yang dilakukan sangat beragam. Sementara proses pemberian grasi adalah wewenang Presiden RI dan tentu berdasarkan masukan Mahkamah Aagung.
Di tempat yang sama, anggota Komisi I Tantowi Yahya menyoroti adanya sekitar 300 WNI mayoritas anak-anak ditahan di berbagai penjara di Australia. "Mereka itu ditahan di berbagai penjara bercampur dengan tahanan dewasa sementara Corby menikmati grasi dari pemerintah," ujarnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aksi Marinir di Padang Ancam Kebebasan Pers
Redaktur : Tim Redaksi