jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyoroti banyaknya daerah di Papua yang tidak mengumumkan hasil dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tentang calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, Yuddy juga memberikan perhatian khusus terkait minimnya kelulusan putra-putri asli daerah.
"Masalah ini harus dibicarakan secara sportif antara kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pemerintah pusat agar dapat mengelola bidang kepegawaian dengan baik," kata Yuddy dalam keterangan persnya usai blusukan ke Papua, Sabtu (9/5).
BACA JUGA: Asosiasi Pengusaha Ikut Desak Reshuffle
Menurut Yuddy, masalah kepegawaian merupakan masalah bersama. Karena kebijakan dikeluarkan kepala daerah terkait dengan otonomi daerahnya.
Kata kuncinya, adalah pengendalian dan penghimpunan yang sistematis. Kalau tidak ada itu, maka pertumbuhan ASN tidak dapat diukur.
Lebih lanjut dikatakan, Sumber Daya Manusia dapat ditata bila melihat formasi yang kurang. Selain itu, perekrutan SDM harus lebih selektif dan melalui proses seleksi yang ada.
BACA JUGA: Mau Jalan-Jalan Gratis ke Raja Ampat? Menangkan Kompetisi Seru Ini
"Dengan otonomi khusus, pendekatan juga khusus untuk menentukan kebijakan yang lebih baik dalam hal kepegawaian," ucapnya.
Untuk kriteria formasi CPNS, Yuddy meminta masing-masing instansi merumuskan sehingga ke depan tidak perlu ada hal yang diperdebatkan lagi.
BACA JUGA: PDIP Siapkan Kader untuk Jadi Menteri Keuangan
Misalnya menetapkan kriteria formasi A dikhususkan untuk putra asli Papua, untuk putra non daerah yang ingin mengabdi di Papua syarat diperketat minimal pengabdian 10 tahun, dan lain-lain.
"Setelah dirumuskan, barulah dikirimkan kepada kami sehingga ketika seleksi dimulai dan hasilnya ditetapkan tidak diperdebatkan lagi," jelasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Anggap Sekarang Waktu yang Tepat untuk Reshuffle Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi