jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan tiga alternatif solusi penyelesaian honorer.
Tiga solusi itu memang ada plus minusnya, tetapi tujuannya mengakomodasi tenaga non-ASN atau honorer.
BACA JUGA: Jumlah Honorer pada Pendataan Non-ASN Membeludak menjadi 2,3 Jutaan, 543.320Â Tenaga Bodong?
"Ada tiga solusi yang kami tawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," ungkap MenPAN-RB Azwar Anas dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (21/11) malam.
Dia mengatakan dalam solusi alternatif yang ditawarkan, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak.
Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia.
Di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan.
BACA JUGA: Seleksi PPPK, 500 Guru Honorer di Ambon Lulus Verifikasi
Alternatif solusi pertama, ujar Menteri Anas, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN.
Apabila seluruh honorer diangkat menjadi ASN tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Selain itu, mantan bupati Banyuwangi dua periode ini mengatakan tentu ada tantangan karena masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut.
Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Mungkin ada juga yang kualitasnya belum memenuhi syarat.
Alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya.
Namun, kata Anas, opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik.
Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik.
Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, tetapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, honorer diangkat sesuai dengan prioritas.
Salah satu prioritas pemerintah saat ini dalam rekrutmen PPPK 2022 adalah pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan.
Prioritas ini dirumuskan pemerintah, kemudian dilakukan langkah-langkah afirmasi bagi honorer, seperti pendidikan dan kesehatan.
Namun, Menteri Anas menegaskan bukan berarti honorer yang lain, seperti tenaga teknis tidak prioritas.
Sebab, penataannya dilakukan bertahap.
Mantan kepala LKPP tersebut menambahkan tiga opsi ini sudah dipetakan detail, termasuk plus minusnya.
Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik.
"DPR juga pasti sama, kami semua cari opsi yang terbaik,” pungkas MenPAN-RB Azwar Anas. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad