jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MenPAN-RB Azwar Anas mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan empat skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Adapun empat skenario itu, yakni pertama, pemindahan 2.000 ASN, dan kedua 5.700 ASN, ketiga, 60.000 ASN, dan keempat, 100.000 ASN.
BACA JUGA: Regulasi PPPK Non-guru Belum Terbit, Honorer K2 Khawatir Tidak Ada Afirmasi
Mantan bupati Banyuwangi, Jawa Timur, itu mengatakan pemindahan ASN dilakukan pada 2024. Sementara, pemilihan skenario pemindahan berdasar jumlah aparatur atau sumber daya manusia (SDM) ASN terpilih.
“Ada (skenario) 1,2,3, dan 4. Kira-kira seperti itu karena nanti fungsi yang pelayanan bisnis bisa masih di Jakarta, tetapi fungsi pendukung kebijakan nanti ada di sana,” kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/10).
BACA JUGA: Kerja 24 Jam Tanpa Libur, ASN China Dapat Penghargaan dari Partai Komunis
Dalam memindahkan ASN ke IKN, pemerintah akan melihat realisasi pembangunan sistem pendukung di IKN, seperti penyediaan tata ruang, ketersediaan kantor, dan prioritas dalam urusan pemerintahan.
Azwar menambahkan saat ini pemerintah sedang menyiapkan transformasi secara menyeluruh di IKN, termasuk untuk tata kerja ASN. Dia mencontohkan salah satu bentuk transformasi itu adalah pemangkasan sistem layanan kepegawaian.
“Yang tadinya 11 tahap bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dipangkas menjadi tiga tahap. Orang mengurus naik pangkat, mutasi, kemudian mau pensiun tidak perlu lama seperti sekarang. Maka perlu transformasi sistem ASN,” ungkapnya.
BACA JUGA: Bamsoet Minta Polri Tindak Tegas ASN Guru yang Diduga Terlibat Jaringan Terorisme
Menurut Azwar, pemerintah ingin agar ASN pindah ke IKN dengan senang hati, bukan karena paksaan.
Oleh karena itu, pemerintah membangun terlebih dahulu infrastruktur dan daya dukung yang memadai di IKN sebelum terjadi pemindahan ASN.
“Daya dukung pendidikan, kesehatan, dan lingkungan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” ujarnya.
Azwar mencontohkan bentuk infrastruktur yang memadai itu adalah pembangunan sekolah dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dengan kualitas yang baik.
Kemudian, fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat beribadah, dan fasilitas sosial akan dibangun secara memadai.
“Udaranya bagus, kendaraan tidak ada polusi, dan semuanya listrik. Orang akan pindah ke sana,” katanya.
Dia mengharapkan IKN akan benar-benar menjadi kota masa depan yang menarik minat masyarakat untuk pindah.
Pemerintah membangun IKN di Kalimantan Timur dalam empat fase dari 2022 hingga 2045.
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Sebanyak 20 persen dari total kebutuhan biaya tersebut akan bersumber dari anggaran pemerintah, sedangkan 80 persen berasal dari kerja sama dengan investor. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi