JAKARTA - Keberadaan Korps Pegawai Negeri (Korpri) lagi-lagi jadi sorotan. Organisasi PNS yang dinilai kurang gaungnya di masyarakat, kini diminta lebih getol berkarya terutama dalam program reformasi birokrasi.
"Korpri harus jadi motor penggerak reformasi birokrasi. Kalaupun nanti akan diganti menjadi korps Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi harus lebih banyak berperan dalam menopang program reformasi birokrasi terutama bidang SDM," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar di Jakarta, Senin (2/1).
Politisi PAN ini menambahkan, akan memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Korpri untuk mengelola organisasinya. Dengan demikian, Korpri bisa lebih bebas berekspresi tanpa tekanan dari pihak manapun.
"Urusan Korpri biar mereka yang atur sendiri. Pemerintah, apalagi parpol tidak boleh ikut campur urusan mereka," tegasnya.
Sementara Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Eko Sutrisno mengatakan, keberadaan Korpri harus dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggotanya. Sebab organisasi tunggal bagi para PNS ini tidak hanya milik pimpinan dan pengurus Korpri saja, tapi juga milik seluruh pegawai.
"Program kegiatan yang dilaksanakan pengurus dan anggota KORPRI harus ada relevansinya dengan tugas dan fungsi setiap instansi. Ini agar KORPRI dapat berperan optimal lagi," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laporan TGPF Perlu Dilengkapi
Redaktur : Tim Redaksi