JAKARTA - Setelah sempat empat kali mangkir, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz memenuhi panggilan rapat dengan Komisi V DPR RI. Rapat Komisi V yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Ir Mulyadi dan didampingi Ketua Komisi V, Laurend itu merupakan kelanjutan rapat yang tertunda sejak 15 Januari 2013 lalu.
"Ya, setelah berhalangan hadir empat kali, akhirnya hari ini, Menteri Perumahan datang ke DPR untuk melanjutkan rapat yang tertunda sejak 15 Januari. Rapat barusan menyetujui usulan perubahan ketiga yangg diusulkan Menteri Perumahan yaitu pergeseran anggaran antar Satuan Kerja (Satker) di Kementerian Perumahan, termasuk usulan pembatalan program Rusun Kali Ciliwung," kata Mulyadi usai memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (6/3).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Komisi V meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk tidak lagi melakukan perubahan lagi. Sehingga, selanjutnya dapat difinalisasi satuan tiga (RKA-KL rinci) untuk dikirim ke Badan Anggaran dan Menteri Keuangan," ujar Mulyadi.
Sedangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2012 yang masih bermasalah, Kementrian Perumahan Rakyat akan berjanji membereskannya. "Pak menteri berjanji akan membereskannya paling lambat akhir maret 2013. Selanjutnya usulan BSPS TA 2013 akan dilaksanakan dengan pola DESA TUNTAS," tegas legislator asal Sumatera Barat ini.
Mulyadi menambahkan, kedepan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menuntaskan rumah tidak layak huni dalam satu desa. Sehingga setiap tahunnya dapat menghitung berapa desa yang dapat dituntaskan, salah satunya program perbaikan rumah tidak layak huni.
Ditegaskan, program BSPS ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Karena itu, Komisi V berkewajiban betul-betul mengawal program pemerintah ini agar berjalan sesuai yang diharapkan.
"Program tersebut harus benar-benar berjalan dengan baik. Tentu, kami berharap jangan sampai masyarakat kecewa dengan program-program yang dijalankan pemerintah tersebut," kata Mulyadi.(fuz/jpnn)
"Ya, setelah berhalangan hadir empat kali, akhirnya hari ini, Menteri Perumahan datang ke DPR untuk melanjutkan rapat yang tertunda sejak 15 Januari. Rapat barusan menyetujui usulan perubahan ketiga yangg diusulkan Menteri Perumahan yaitu pergeseran anggaran antar Satuan Kerja (Satker) di Kementerian Perumahan, termasuk usulan pembatalan program Rusun Kali Ciliwung," kata Mulyadi usai memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (6/3).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Komisi V meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk tidak lagi melakukan perubahan lagi. Sehingga, selanjutnya dapat difinalisasi satuan tiga (RKA-KL rinci) untuk dikirim ke Badan Anggaran dan Menteri Keuangan," ujar Mulyadi.
Sedangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2012 yang masih bermasalah, Kementrian Perumahan Rakyat akan berjanji membereskannya. "Pak menteri berjanji akan membereskannya paling lambat akhir maret 2013. Selanjutnya usulan BSPS TA 2013 akan dilaksanakan dengan pola DESA TUNTAS," tegas legislator asal Sumatera Barat ini.
Mulyadi menambahkan, kedepan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menuntaskan rumah tidak layak huni dalam satu desa. Sehingga setiap tahunnya dapat menghitung berapa desa yang dapat dituntaskan, salah satunya program perbaikan rumah tidak layak huni.
Ditegaskan, program BSPS ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Karena itu, Komisi V berkewajiban betul-betul mengawal program pemerintah ini agar berjalan sesuai yang diharapkan.
"Program tersebut harus benar-benar berjalan dengan baik. Tentu, kami berharap jangan sampai masyarakat kecewa dengan program-program yang dijalankan pemerintah tersebut," kata Mulyadi.(fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Verifikator Jamkesmas Mogok, Layanan Kesehatan Terganggu
Redaktur : Tim Redaksi