JAKARTA - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak mau melakukan intervensi terlalu jauh dalam konflik PSSI bukan berarti pemerintah akan tinggal diam. Agar harapan pemerintah supaya konflik di PSSI bisa cepat selesai terwujud dan tidak berimbas terlalu jauh terhadap Timnas, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai mengambil langkah tegas.
Menpora Andi Mallarangeng saat di temui di kantornya, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (5/3), mengultimatum PSSI. Dia mengancam tidak akan lagi memberikan fasilitas kepada Timnas jika masih ada diskriminasi terhadap pemain yang akan memperkuat tim Garuda.
"Pemerintah prinsipnya non-diskriminasi. Jika tim dibentuk dengan diskriminasi, pemerintah tidak bisa memfasilitasi timnas," ujarnya
Sayang, Andi tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kriteria dari fasilitas tersebut, Namun, dari yang didapat oleh PSSi selama ini dari pemerintah, fasilitas ini erat kaitannya dengan masalah pendanaan. Jika demikian, bukan tidak mungkin anggaran untuk pembentukan timnas dan persiapan timnas untuk mengikuti turnamen di luar negeri tidak akan dicarikan oleh PSSI.
Saat dimintai keterangan tentang ancaman dari pemerintah ini, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin mengaku cukup senang karena isu ini akhirnya sampai ke SBY. Dia yakin dengan demikian bisa mempercepat proses bersatunya kubu yang berkonflik.
Untuk penghentian fasilitas terhadap Timnas, Djohar malah menyebut kebijakan itu akan cukup merugikan. Dia berdalih jika yang rugi nantinya bukanlah PSSI tetapi bangsa ini karena timnas adalah milik bangsa Indonesia.
"Jangan sampai itu terjadi, kalau masalah dana (fasilitas pemerintah) sampai berhenti, nanti akan kami minta lagi. Itu kerugian bangsa, bukan PSSI," ucapnya enteng. (pri/aam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hindari Jadi Keledai
Redaktur : Tim Redaksi