jpnn.com, TASIKMALAYA - Memasuki bulan Juni 2020, Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan jajarannya mengintensifkan distribusi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Langkah ini untuk memastikan bansos tersalurkan sesuai periode waktu tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni 2020.
BACA JUGA: Pemuda Katolik Salurkan Bantuan Sosial Presiden Kepada Masyarakat
Hari ini, Jumat (19/6), Mensos bergerak ke tiga daerah, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Para pejabat Eselon I Kemensos juga bergerak ke jumlah daerah dengan agenda sama, yakni untuk mengakselerasi penyaluran BST.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar negara hadir di saat rakyat yang terkena musibah. Juga agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secepat mungkin mendapat bantuan dari pemerintah.
BACA JUGA: Mensos Pastikan Mekanisme Penyaluran Bansos Sesuai Prinsip Akuntabilitas
“Ya saya memang sudah perintahkan semua jajaran Eselon I dan Staf Khusus untuk turun lapangan. Kami turun ke berbagai daerah. Tujuannya untuk mengakselerasi dan memastikan distribusi bansos agar mencapai target yang sudah ditetapkan sampai akhir bulan Juni ini,” kata Mensos Juliari (19/06).
Kemensos menargetkan, pekan ini penyaluran BST Tahap II selesai didistribusikan. Sehingga pada sisa pekan pada bulan Juni ini, sudah bisa maksimal untuk penyaluran pada Tahap III, atau tahap terakhir. Begitu juga untuk penyaluran bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek – yang sudah masuk Tahap V.
BACA JUGA: Mensos Paparkan 4 Langkah Atasi Dampak Pandemi Terhadap Kelompok Miskin dan Rentan
Semua jajaran Kemensos dikerahkan termasuk dengan bersinergi dengan berbagai komunitas. Seperti ormas pemuda, kalangan pesantren, mahasiswa, pekerja seni dan film, serta elemen masyarakat lainnya.
Untuk memperkuat akselerasi, Mensos juga memerintahkan kepada direksi PT Pos agar meningkatkan dan memudahkan layanan kepada penerima manfaat. Caranya dengan menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran, dengan pendekatan komunitas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di era new normal ini.
Mensos Juliari meminta PT Pos membuka loket di kantor desa, kantor kelurahan, sekolah, atau lokasi yang mudah diakses KPM.
“Untuk meningkatkan volume penyaluran, dan memberikan kesempatan lebih luas dan mudah melayani KPM yang menerima BST,” katanya.
Mensos juga memerintahkan PT Pos untuk memperpanjang durasi penyaluran. “Saya minta PT Pos memperpanjang waktu operasional. Ini dalam rangka memastikan KPM dapat terlayani secara optimal,” ia menambahkan.
Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak para KPM yang lansia dan disabilitas berat tidak perlu ke Kantor Pos.
“Cukup menunggu di rumah nanti bantuan akan diantarkan petugas PT Pos. Untuk KPM yang rumahnya di daerah sulit penyaluran bantuannya melalui komunitas seperti di RT/RW atau kelurahan di balai desa terdekat,” katanya.
Mengutip pesan Presiden, KPM dipesan agar dimanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jangan dibelikan rokok, lipstick, pulsa, dan lainnya. Selama proses pengambilan bantuan harap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak supaya tidak tertular virus korona,” kata Mensos.
Bantuan Sosial Tunai untuk Provinsi Jawa Barat yang disalurkan berjumlah 1.091.213 KPM dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2.004.378.600.000.
Untuk Kabupaten Garut terdapat 60.453 KPM yang menerima BST dengan nilai bantuan sebesar Rp 107.695.200.000.
Kota Tasikmalaya dialokasikan sebanyak 11.564 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp19.836.000.000. Dan untuk Kabupaten Tasikmalaya dialokasikan sebanyak 32.251 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp 64.394.000.000.
Hadir dalam kesempatan ini Menteri BPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Garut Rudy Gunawan, Direktur Utama PT. Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama.(ikl/jnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi