jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan tak keberatan bila ada perusahaan yang membeli gabah dari petani dengan nilai tinggi atau di atas harga pembelian pemerintah (HPP).
Namun, diharapkan pengusaha besar tidak kemudian mencari keuntungan yang juga jauh lebih besar dan membebankan masyarakat selaku konsumen.
BACA JUGA: Pengawasan Beras Premium di Sejumlah Pasar Tradisional Diperketat
"Saya senang (gabah petani, red) dibeli tinggi, tapi jangan jual mahal. Beli mahal, alhamdulillah. Tapi, jangan tinggi (keuntungannya, red) 200 persen," ujarnya di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (25/7).
Sebab hal ini bisa mewujudkan disparitas harga yang tinggi serta berdampak buruk bagi pengusaha lain dan masyarakat, termasuk petani selaku produsen.
BACA JUGA: Peritel Menanti Kejelasan Produsen Beras Maknyuss
Lulusan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini, kemudian mencontohkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Misalnya, ada perusahaan yang membeli gabah petani dengan harga relatif sama.
Lalu, diproses menjadi beras medium dan dijual harga normal rerata Rp 10.519/kg. Sehingga, disparitas harga di tingkat petani dan konsumen cuma Rp 3.219/kg (44 persen).
BACA JUGA: 2 Poin Penting Kerja Sama Kementan dan NU
Tapi, PT Indo Beras Unggul (IBU), sesuai temuan di beberapa lokasi, menjual produknya berupa beras premium mencapai Rp 23-26 ribu per kg, meski harga beli gabah petani angkanya seperti perusahaan lain. Artinya, disparitas harga di tingkat petani dan konsumen menembus 300 persen.
Harga jual produk PT IBU itu, seperti Cap Ayam Jago jenis pulen wangi super dan pulen wangi di Giant Cilandak, Jakarta Selatan masing-masing Rp 25.380/kg dan Rp 21.678/kg. Lalu, sebuah supermarket di Kemayoran, Jakarta Pusat Rp 23.180/kg dan di Malang Town Square, Cap Ayam Jago beras pulen wangi super Rp 26.305/kg.
Padahal, hampir semua beras medium dan premium berasal dari gabah varietas unggul baru (VUB) yang diproduksi dan dijual petani kisaran Rp 3.500-Rp 4.700/kg gabah. Soalnya, total VUB yang digunakan mencapai 90 persen dari luas lahan padi 15,2 juta ha.
Kemudian, digiling menjadi beras di petani berkisar Rp 6.800-Rp 7.000/kg dan petani menjual beras berkisar Rp 7.000/kg dan penggilingan atau pedagang kecil menjual Rp 7.300/kg ke Badan Urusan Logistik (Bulog) sesuai HPP.
Amran menambahkan, nilai ekonomi bisnis beras secara nasional jika dijual Rp 10.519/kg dan mencapai 46,1 juta ton tiap tahun, maka mencapai Rp 484 triliun.
Jika acuan tersebut adalah total konsumsi beras medium, maka marjin yang didapatkan hanya Rp 65,7 triliun. Angka itu meroket drastis, ketika konsumen membelanjakan uangnya untuk beras premium.
Dengan asumsi marjin minimal beras premium Rp 10.000/kg saja dan dikalikan total beras premium yang beredar diperkirakan 1 juta ton (2,2 persen) dari produksi beras nasional sebesar 45 juta ton/tahun, maka disparitas keekonomian sekitar Rp10 triliun.
Dengan demikian, pedagang perantara (middleman) ditaksir memperoleh marjin Rp133 triliun atau sekira Rp300-an juta/orang berdasarkan estimasi jumlah pedagang 400 ribu orang, setelah dikurangi biaya processing, pengemasan, gudang, angkutan, dan lainnya.
Namun, keuntungan petani hanya Rp 65,7 triliun/tahun atau Rp 1 juta-Rp2 juta/tahun/orang untuk 56,6 juta anggota petani padi, karena mayoritas produksi gabah berasal dari VUB dan ongkos produksi beras petani mencapai Rp278 triliun.
"Melihat kesenjangan profit marjin antara pelaku ini, tidak adil," tegasnya.
Karenanya, kata Amran, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan, agar keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wujudkan Kesejahteraan Petani, PBNU Siap di Belakang Menteri Amran
Redaktur & Reporter : Yessy