JAKARTA - Menteri Pertanian Suswono mengaku siap jika dirinya dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari posisinya di kabinet. Alasannya, karena presiden memang mempunyai hak untuk merombak kabinet.
"Kalau kita kan menyikapi sejak awal Saya katakan, sejak jadi menteri memang harus siap setiap saat direshuffle. Karena itu hak pregrogratif presiden," kata Suswono di gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/6).
Kemungkinan pencopotan Suswono diprediksi oleh rekannya sendiri, anggota Majelis Syuro PKS Muhammad Idris Lutfi, sebagai dampak sikap PKS yang menolak kebijakan kenaikkan harga BBM.
Mantan anggota DPR itu punya peluang dicopot karena namanya juga disebut-sebut dalam kasus pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang menjerat mantan Presiden PKS, Lutfhi Hasan Ishaaq.
Menurut Suswono, kasus itu tidak mempengaruhi keputusan presiden untuk mencopot atau menempatkan seseorang sebagai menteri. "Jadi ada atau tidak ada kasus itu hak prerogatif presiden dan itu harus kita hormati," ucapnya.
Suswono mengaku tidak kesulitan mensosialisasikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meskipun PKS memutuskan menolak kenaikan harga BBM.
"Ya ini kan sudah kita sosialisasikan, maka kami pun sudah memasang iklan segala. Bahwa memang kenaikan itu sesuatu yang sudah pada tempatnya," ujarnya.
Menurut Suswono, tidak ada perpecahan di dalam tubuh PKS. Meskipun tiga menteri dari PKS memiliki sikap yang berbeda terkait kenaikan harga BBM.
Hal itupun sudah dikomunikasikan ke DPP. "Kami kan sebagai pembantu presiden, kami harus loyal kepada presiden," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Kalau kita kan menyikapi sejak awal Saya katakan, sejak jadi menteri memang harus siap setiap saat direshuffle. Karena itu hak pregrogratif presiden," kata Suswono di gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/6).
Kemungkinan pencopotan Suswono diprediksi oleh rekannya sendiri, anggota Majelis Syuro PKS Muhammad Idris Lutfi, sebagai dampak sikap PKS yang menolak kebijakan kenaikkan harga BBM.
Mantan anggota DPR itu punya peluang dicopot karena namanya juga disebut-sebut dalam kasus pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang menjerat mantan Presiden PKS, Lutfhi Hasan Ishaaq.
Menurut Suswono, kasus itu tidak mempengaruhi keputusan presiden untuk mencopot atau menempatkan seseorang sebagai menteri. "Jadi ada atau tidak ada kasus itu hak prerogatif presiden dan itu harus kita hormati," ucapnya.
Suswono mengaku tidak kesulitan mensosialisasikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meskipun PKS memutuskan menolak kenaikan harga BBM.
"Ya ini kan sudah kita sosialisasikan, maka kami pun sudah memasang iklan segala. Bahwa memang kenaikan itu sesuatu yang sudah pada tempatnya," ujarnya.
Menurut Suswono, tidak ada perpecahan di dalam tubuh PKS. Meskipun tiga menteri dari PKS memiliki sikap yang berbeda terkait kenaikan harga BBM.
Hal itupun sudah dikomunikasikan ke DPP. "Kami kan sebagai pembantu presiden, kami harus loyal kepada presiden," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pegawai Chevron Dituntut Tujuh Tahun Penjara
Redaktur : Tim Redaksi