jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritik Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang dianggapnya tidak disiplin waktu saat pelaksanaan rapat kerja dengan DPR RI.
Rapat itu membahas pengesahan protokol perubahan ASEAN – Jepang Comprehensive Economic Partnership.
BACA JUGA: Mendag Diminta Lobi Tiongkok untuk Terima Hasil Ekspor dari Indonesia
”Kami menyesalkan Pak Menteri Perdagangan yang mengulur-ulur waktu. Padahal ini rapat kerja sangat penting,” ujar Mufti di sela-sela rapat kerja dengan Mendag Agus Suparmanto, Kamis (30/1).
”Mau membahas perjanjian dagang dengan Jepang, kok molor waktunya. Padahal orang Jepang selalu disiplin dengan waktu. Nah, bagaimana mau kompetitif dengan Jepang kalau urusan waktu saja tidak tepat,” tegas Mufti.
BACA JUGA: Mufti Anam Minta Polemik Garuda Indonesia Jangan jadi Drama Politik
Dia menjelaskan, semula rapat dijadwalkan pukul 11.00 WIB. Anggota Komisi VI DPR RI pun sudah banyak yang bersiap di gedung parlemen pada pukul 10.30 WIB. Tapi kemudian rapat diminta untuk diubah waktunya menjadi pukul 13.00 WIB.
”Kami kemudian sudah juga bersiap, tapi kementerian datangnya pukul 14.30 WIB. Molornya lama banget, ada 3 jam. Kita sebenarnya sudah pengin meninggalkan agenda ini karena molor terus waktunya, tapi ya karena ini agenda penting, tetap bertahan,” tambahnya.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ke Mana Saja Negara Ini Saat Honorer Menangis Dulu, RS TNI Siap Hadapi Corona
”Kita anggota DPR ini kadang selalu di-bully soal kedisiplinan ketika rapat. Padahal, pihak eksekutif yang sering mengubah-ubah waktu rapat sampai molor berjam-jam,” imbuhnya.
Mufti lantas menceritakan pengalamannya bersinggungan dengan orang Jepang. Sebagai ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur, dia sering menjalin relasi dengan dunia usaha Jepang untuk meningkatkan kualitas usaha di daerahnya.
”Mereka selalu tepat waktu. Bahkan, acara pukul 10.00 WIB, mereka datang pukul 09.00 WIB. Ini harus menjadi concern Pak Menteri ke depan. Kelihatannya sepele, tapi ini dampaknya banyak. Rapat jadi molor, padahal banyak detil soal kepentingan dan kedaulatan ekonomi Indonesia yang harus dibahas,” kata Mufti.
Rapat tersebut membahas rencana Pengesahan Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh ASEAN dan Jepang (The First Protocol to Amend ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership). (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia