jpnn.com, JAKARTA - Dalam mendukung kinerja dari Presiden Joko Widodo untuk menyejahterakan ketahanan pangan, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) segera merumuskan kebijakan strategis. Ketua Harian DKP sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kebijkan strategis yang dimaksud untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi
"Pertemuan ini sangat penting. Berbicara masalah pangan, karena ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara," kata Amran Sulaiman dalam arahannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) DKP di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (13/8).
BACA JUGA: Irjen: Mentan Mengambil Langkah Tegas Terkait Impor Bawang Putih
Melihat urgensinya masalah pangan, lanjut Amran, Pemerintah Indonesia telah membentuk Satgas Pangan.
"Saya mengingatkan agar jangan main-main dengan sektor pangan. Kalau pangan terganggu, satgas pangan akan turun," tegas Amran.
BACA JUGA: Tak Ada Ampun! Mentan Langsung Copot Para Pejabat yang Terkait Kasus Impor Bawang Putih
Lanjut Amran memaparkan, perkembangan pertanian Indonesia lima tahun terakhir memiliki tren positif.
"Inflasi pangan berhasil dijaga di bawah dua persen dan PDB naik dari target pemeritah 3,5 persen dengan capaian 3,7 persen. PDB pertanian Indonesia menduduki peringkat 5 dari 224 negara. Penurunan inflasi bahan makanan Indonesia dari 11,71 persen menjadi 1,26 persen (2013-2017)," terang Amran.
BACA JUGA: Irjen: Mentan Mengambil Langkah Tegas dan Ekstrem Terkait Impor Bawang Putih
Amran menambahkan, perencanaan pangan lima tahun ke depan harus melihat bagaimana Indonesia memasuki era Pertanian 4.0, terjadinya transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern, penurunan inflasi komoditas pangan.
"Penggunaan bibit unggul, pengembangan SDM pertanian digital yang terintegrasi dengan kebutuhan milenial, dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia harus kita wujudkan," tambah Amran.
Sementara itu, Sekretaris DKP Agung Hendriadi melaporkan, tujuan rakor merumuskan kebijakan strategis Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Rencana Aksi di tingkat pusat maupun daerah sesuai amanat PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
"Forum ini mensinergikan Kelompok Kerja DKP yang terdiri dari Pokja Teknis, Pokja Ahli, dan Pokja Pemberdayaan serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga untuk memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi," tambah Agung yang juga Kepala Badan Ketahanan Pangan. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Kementerian Dorong Manfaatkan Fasilitas Kawasan Berikat Plasma Hortikultura
Redaktur : Tim Redaksi