jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas mengatakan bahwa penataan tenaga non-ASN atau honorer dilakukan secara bertahap.
Menteri Anas menyebut bahwa kebijakan penataan honorer akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Ada Masalah Pengisian DRH, Penetapan NIP PPPK 2023 Molor? Kepala BKN Menjawab
Menurutnya, salah satu langkah menata tenaga non-ASN ialah melalui seleksi CASN 2024.
“Kebijakan penataan honorer akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi. Salah satunya melalui jalur rekrutmen sehingga para honorer diangkat menjadi ASN secara bertahap. Termasuk tahun ini juga digelar rekrutmen CASN yang di antaranya memberi ruang bagi para honorer,” kata Menteri Anas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/1).
BACA JUGA: Menteri Anas Ungkap Kriteria Honorer jadi PPPK Part Time, Jangan Kaget ya
Dia memastikan bahwa pemerintah, DPR, DPD, bersama para pemangku kepentingan lain, punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik.
Selain itu, bukti konkret penataan tenaga honorer di antaranya adalah kebijakan melarang PHK massal honorer pada 2023.
BACA JUGA: Menteri Anas - Komisi II DPR Bahas Draf RPP Manajemen ASN hingga Penataan Honorer
KemenPAN-RB juga menerbitkan surat ke seluruh instansi pusat sampai daerah agar tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer pada tahun anggaran 2024.
Seleksi CASN tahun 2024 dibuka untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Jumlah total mencapai sekitar 2,3 juta ASN, yang mana porsi PPPK mencapai kurang lebih 1,6 juta formasi.
Dengan seleksi PPPK, pemerintah akan melakukan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.
“Seleksi PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah,” jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), itu.
Seperti diketahui, belum lama ini Presiden Jokowi telah mengumumkan pembukaan seleksi CASN 2024 yang mencapai 2,3 juta formasi.
Menteri Anas memerinci instansi pusat mendapat formasi 429.183, yang terdiri dari 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK.
Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Adapun formasi instansi daerah 1.867.333, yang terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK.
Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru 419.146, tenaga kesehatan 417.196 serta tenaga teknis 547.416.
Sebagaimana kesepakatan KemenPAN-RB, BKN, dan Komisi II DPR, terkait penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan.
Kemudian, akan ditetapkan menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing.
Bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi PPPK paruh waktu, yang secara bertahap diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah.
Prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal dan tak terjadi penambahan beban anggaran.
“Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri,” kata Menteri Anas. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi