Menteri Asal PKB Tanpa Restu Dewan Syuro

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lily Chadijah Wahid, menyatakan bahwa masuknya Helmy Faisal Zaini sebagai salah satu calon menteri Kabinet Indonesia Bersati (KIB) II tanpa restu Dewan SyuroMenurut Lily, Helmy yang datang ke Cikeas untuk memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna ikut bergabung dalam kabinet tanpa disertai restu Ketua  Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Aziz Mansyur.

"Ini sebuah pembelajaran bagi Cak Imin (Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar) bahwa dia harus lebih fair dan tahu tata krama, dan mekanisme partai

BACA JUGA: TK Yakin Mega Tak Jadikan PDIP Oposan

Soal memenuhi mekanismenya saja Cak Imin tidak mau terbukaJika saya tidak dilibatkan, ya tidak ada masalah

BACA JUGA: BK DPD Belum Proses Farhan Hamid

Tapi kalau Ketua Dewan Syuro tidak diberitahu, ini sudah keterlaluan," tegas Lili, melalui telepon genggamnya, di Jakarta, Rabu (21/10).

Padahal, kata Lili, aturannya sudah jelasMuhaimin harus konsultasi kepada Ketua Dewan Syuro karena keduanya sama-sama mandataris Muktamar PKB

BACA JUGA: Puan Bela TK yang Keseleo Lidah

Jadikata Lily, mekanisme pengambilan keputusan partai harus ditaati.

Karena mekanisme telah dilanggar oleh Cak Imin, saat ini mulai muncul penolakan sejumlah DPW PKB yang meminta SBY tidak mengangkat Helmy Faisal Zaini sebagai menteri di KIB II"Pernyataan sikap penolakan itu datang dari DPW PKB Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, Bali, dan Nanggro Aceh Darussalam (NAD)Mereka meminta SBY agar tidak melantik Helmy," imbuh Lily.

Beberapa alasan penolakan DPW, lanjutnya, karena yang Helmy dinilai belum layak dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap partaiBahkan menurut Ketua DPW Bali, Syamsul Hadi, Helmy dianggap tidak ikut berkeringat dalam Pilpres untuk memenangkan pasangan SBY-Boediono"Kami menilai saudara Helmy belum memberikan kontribusi yang mumpuni terhadap konstituen PKB dan SBY-Boediono," tegas Syamsul Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/10).

Kekhawatiran DPW, lanjutnya, karena Helmy akan membebani kinerja presiden SBYKarenanya jika Helmy tetap dilantik, DPW akan meminta Muhaimin Iskandar agar mempercepat RakernasSementara Ketua DPW PKB Sumatera Selatan, Imran Chaniago, mengatakan bahwa kaukus DPW PKB menolak terpilihnya Helmy karena hanya menteri kader PKB yang bekerja maksimal yang bisa menduduki jabatan itu"Kami sangat menyangkan jika Helmy menjadi menteri dari unsur PKB," tegasnya(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikap Politik Hanura Persis PDIP