jpnn.com, NUNUKAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan kepastian hukum terhadap Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sebagai wajah terluar Indonesia dan etalase bangsa.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara, pada Kamis (3/8) di Hotel Mercure Samarinda.
BACA JUGA: Serahkan Sejumlah Sertifikat di Kaltim, Menteri ATR Minta Peran Aktif Pemda
Kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.
Menteri Hadi mengatakan, terbitnya sertifikat tersebut menjadi satu bukti program sertifikasi tanah yang terus digencarkan Kementerian ATR/BPN berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
BACA JUGA: Buruan Daftar Program Magang MAGENTA di Pegadaian, Hari Ini Terakhir!
"Bukan hanya menyertifikatkan di kota-kota, namun di perbatasan yang jauh dari ibu kota juga diberikan sertifikat dan diberikan di seluruh wilayah indonesia," ujar Hadi.
Menurutnya, berdaulat atau tidaknya sebuah negara bisa tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya.
BACA JUGA: Amar Bank Catatkan Pertumbuhan Kinerja Positif
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN hadir memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertifikat tanah di wilayah tersebut.
"Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen bahwa Pos Lintas Batas Negara juga kita kelola untuk diberikan Sertipikat Hak Atas Tanah," tutur Hadi.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada