jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui normalisasi maupun pembangunan sodetan Kali Ciliwung menjadi tanggung jawabnya, tetapi jajarannya tidak bisa bekerja karena kendala lahan.
"Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," ucap Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/1).
BACA JUGA: Kemendikbud Beri Tunjangan Khusus untuk Guru Terdampak Banjir
Sesuai master plan, normalisasi Kali Ciliwung memiliki panjang 33 km, tetapi saat ini baru sepanjang 16 km yang telah dibangun. Sedangkan sodetan dari 1,2 km, tersisa 600 meter lagi.
Menurut Basuki, sisa 17 km dan 600 meter untuk sodetan baru bisa dilakukan jika lahannya sudah dibebaskan.
BACA JUGA: Normalisasi Ciliwung Belum Tuntas, Warga Jakarta Kembali Terancam Banjir
"Tugas kami membuat konstruksinya, tugas pemprov membebaskan lahannya. Makanya yang ini belum bisa (dibangun) karena Pemprov belum membebaskan lahannya," ujar Basuki.
Kata Basuki, pihak Pemprov DKI mengaku sudah berdialog dengan masyarakat yang lahannya akan dibebaskan. Bila masalah lahan ini tuntas, pembangunan segera dilakukan. Begitu juga dengan sodetan.
BACA JUGA: Dituding Pangkas Anggaran Banjir, Anies Salahkan Masyarakat dan Media
"Kalau dibebaskan, enam bulan bisa selesai karena cuma 600 meter. Yang 600 (meter) sudah dikerjakan sampai Otista," ujarnya.
Basuki menambahkan, penyelesaian masalah banjir di ibu kota bisa dikerjakan apabila seluruh pihak bekerja bersama-sama.
"Ya kalau saya harus kolaborasi. Engga bisa saya sendiri kerja, Pak Gubernur sendiri kerja. Engga akan bisa," katanya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam