jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie meminta para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk fokus bekerja semaksimal mungkin dalam upaya penanganan pandemi virus corona.
“Saya berharap menteri di internal kabinet tidak berkonflik. Saya kira hal yang tidak yang perlu, jangan dikonflikkan,” kata Syarief saat dihubungi JPNN.com, Minggu (5/4).
BACA JUGA: Hergun Gerindra Kuliti Perppu Corona Jokowi, Singgung Skandal BLBI dan Century
Menurutnya, bila ada perbedaan persepsi di antara menteri maka sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu di internal. Dia mencontohkan, seperti perbedaan pandangan antara Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukkam Mahfud MD, terkait persoalan pembebasan narapidana termasuk pidana korupsi yang sudah berusia lanjut.
Menurut dia, karena ini berkaitan dengan keputusan politis maka seharusnya dikoordinasikan dan dikaji dulu. “Ini kan di bawah koordinasi menko polhukkam, harusnya dikoordinasikan dulu kira-kira kebijakan itu tepat atau tidak, membawa rasa keadilan atau tidak. Kalau misalnya menko polhukkam tidak setuju, panggil menterinya (menkumham), tidak perlu diekspose,” ungkapnya.
BACA JUGA: PDP Corona Meninggal dalam Keadaan Hamil, Jansen Demokrat: Inilah Potret di Luar Jawa
Selain itu, kata dia, polemik yang terjadi antara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, bisa saja dalam kondisi seperti sekarang ini orang dalam kecemasan, sehingga menyampaikan berbagai persepsi yang berbeda.
“Itu kan persepsi masyarakat, sehingga ada hal-hal yang mungkin terlepas dalam bicaranya, dan akhirnya diperbesar dan memperkeruh suasana. Jadi, sebaiknya persoalan-persoalan yang ada diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
BACA JUGA: Update Corona 5 April 2020, Angka di DKI Jakarta Makin Ngeri
Karena itu, Syarief menyarankan sebaiknya sekarang semua fokus bekerja membantu Presiden Jokowi dalam upaya menangani Covid-19. Terlebih lagi, ujar dia, sekarang ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Syarief meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto fokus, bila ada daerah-daerah yang mengajukan PSBB bisa dipertimbangkan dan cepat diberikan keputusan. Dengan demikian, kata dia, daerah bisa melakukan sesuatu mengingat persoalan corona ini perlu penanganan cepat.
“PSBB secepatnya dikaji oleh menkes. Fokus mana daerah yang sudah seharusnya diberikan. Supaya cepat daerah untuk mengambil tindakan sehingga tidak disalahkan pemerintah pusat,” kata legislator Dapil I Kalimantan Barat (Kalbar) itu.
Syarief menegaskan yang terpenting adalah melakukan penyelamatan kemanusiaan. Selain itu, kata dia, karena pemerintah tidak menempuh kebijakan lockdown dan karantina wilayah, maka harus mempercepat pemenuhan APD di daerah-daerah untuk tenaga medis. “Jadi, saya kira sekarang harus fokus. APD masih kurang, kasihan tenaga medis yang kekurangan APD,” ujar sekretaris Fraksi Partai Nasdem di MPR ini.
Selain itu, Syarief berharap pemerintah melakukan tes massal Covid-19 kepada masyarakat di zona merah. Kemudian, lanjut dia, memperketat pintu masuk untuk melakukan pencegahan masuknya virus dari luar.
“Kan kita tidak mengenal lockdown dan karantina wilayah, sehingga mungkin juga nanti ketika mereka datang dalam suatu daerah, kalau memang positif langsung dilokalisir. Sehingga tidak membawa penyakit baru ke daerah tertentu,” katanya.
Lebih lanjut Syarief meminta semua menteri bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jangan sampai, kata dia, ada menteri merasa seolah-olah dia semuanya yang berwenang. Sehingga fungsi menteri lain tidak ada.
“Jadi, saya kira semua sesuai tupoksinya untuk fokus bekerja membantu presiden daam penanganan corona, karena ini masalah keselamatan jiwa manusia yang kalau terlambat sedikit akan membawa korban,” ungkapnya.
Menurutnya, jumlah pasien positif terus bertambah per hari. Dia lantas mengingatkan bahwa Kepala BNPB Doni Monardo sudah menyampaikan pemodelan yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) soal estimasi jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia. Dalam rapat virtual dengan Komisi IX DPR, Kamis (2/4), Doni menyatakan bahwa pemodelan BIN menyebutkan puncak kasus positif corona terjadi pada Mei dengan estimasi kasus di akhir Juli 2020 mencapai 100 ribu lebih.
“Ini bukan angka kecil. Ini bisa terjadi kalau tidak cepat ditangani, karena virus ini penyebarannya melalui orang. Kalau TBC bisa kita lihat, misalnya kalau batuk dan sebagainya. Kalau (corona) ini, tidak bisa karena bisa saja orang positif itu tidak menunjukkan gejala-gejala dan sehat-sehat saja,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy