jpnn.com, BADUNG - Selama ini, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan selalu dihadap-hadapkan. Jika ada pertumbuhan ekonomi, di situ akan terjadi kerusakan lingkungan.
Sebaliknya, jika ingin ada kelestarian lingkungan, maka di situ tidak boleh terjadi pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Menteri Siti Nurbaya: HUT ke-42, Inisiatif Akademi Ekologi Walhi Penting dan Strategis
Padahal, keduanya, bisa berjalan beriringan. Ekonomi tumbuh, lingkungan pun tetap lestari. Salah satunya melalui konsep ekonomi biru (blue-economy).
“Konsep blue-economy merupakan suatu konsep yang secara simultan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, inklusi sosial dan penguatan ekosistem kelautan,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc saat menyampaikan pidato kunci di acara pembukaan PEMSEA (Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Asia Timur) Network of Local Government (PNLG) Forum 2022 yang dilakukan secara hybrid, luring dan daring di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Acara berlangsung tanggal 25-29 Oktober 2022.
BACA JUGA: Sambut Pelari dari Bali, Menteri LHK Siti Nurbaya: Saya Menerima Baik Pahlawan Lingkungan
Acara ini mengangkat tema “Strengthening Coastal Resilience Towards Sustainable Local Blue Economies.”
Menteri Siti menjelaskan fondasi utama dari konsep ini adalah ekonomi kelautan lestari, berketahanan dan inklusif yang memerlukan laut bersih, sehat dan produktif, serta ketahanan kawasan pesisir dan ekosistem laut.
BACA JUGA: Ekonomi Biru Dukung Peningkatan Produktivitas Pekerja
Oleh karena itu, kata dia, keberlangsungan suplai barang dan jasa dari laut merupakan hal penting dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara di masa depan.
Pemerintah daerah memiliki peran khusus dan penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama kawasan pesisir dan laut mengingat konsekuensi atau dampak dari kegiatan industri di kawasan tersebut ada pada tingkatan dan wewenang di bawah Pemerintah Lokal.
“Diharapkan melalui regulasi, insentif, pembangunan institusi, partisipasi pemangku kepentingan, riset dan pengembangan kemampuan, serta mekanisme pembiayaan pada sektor-sektor lingkungan, merupakan suatu kondisi yang dapat memungkinkan didukungnya investasi lebih lanjut,” harap Menteri Siti yang berhasil menurunkan laju deforestasi terendah sepanjang sejarah dalam 20 tahun terakhir ini.
Sementara itu, Bupati Tangerang selaku Tuan Rumah pelaksanaan Forum PNLG Tahun 2022 Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Forum PNLG dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan dalam hal tata kelola kawasan pesisir, terutama dalam hal pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi, sebagaimana tema yang diangkat pada tahun ini.
“Kita berharap akan ada pertukaran pengetahuan yang konstruktif, yang kemudian akan berdampak dengan adanya kolaborasi-kolaborasi dalam implementasi program-program pembangunan kawasan pesisir,’’ kata Bupati Tangerang.
Mitigasi Perubahan Iklim
Setali tiga uang dengan Le Quang Nam, Vice Chair Da Nang People’s Committee, Vietnam, selaku President PNLG Forum, yang hadir pada kesempatan ini. Dia mengatakan bahwa PNLG tetap berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam penanganan dan mitigasi terkait perubahan iklim, sejalan dengan apa yang telah digariskan di dalam UN Framework on Convention of Climate Change.
Provinsi Da Nang juga ingin membagikan terkait pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non-alam.
“Da Nang tengah mengembangkan diri dalam hal kemampuan perkiraan (forecasting), kewaspadaan dini (early warning) dan system pemulihan pascabencana. Diharapkan melalui forum ini akan ada kolaborasi antar anggota forum, terutama dalam hal riset dan inovasi di bidang maritim serta pengembangan nilai sosio-ekonomi dari kawasan pesisir,” kata dia.
Hal senada dikemukakan Mr. Vann Monyneath, Director General of Policy and Strategy, Ministry of Environment, Kamboja. Menurut dia, forum ini sangat penting karena banyaknya masyarakat di kawasan Laut Asia Timur yang bergantung pada ekonomi yang berorientasi pada kawasan pesisir dan maritim.
Pada 2015 potensi ekonomi kelautan diperkirakan mencapai kisaran angka USD 500 Miliar dan menyerap sebanyak 6 juta tenaga kerja, yang mayoritasnya merupakan sektor UMKM.
Kawasan pesisir dan laut saat ini menghadapi ancaman degradasi lingkungan, polusi, bencana alam, serta dampak perubahan iklim. Kerugian akibat hal ini diproyeksikan mencapai hingga lebih dari USD 50 Miliar.
“Dengan demikian diharapkan forum ini dapat menjadi tempat pembelajaran bagi para partisipan dan anggota PNLG dalam memperkuat ketahanan kawasan pesisir dalam merespon resiko bencana dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim melalui program-program Integrated Coastal Management dan melakukan transisi menuju pengembangan blue-economy,” kata dia.
Acara ini dihadiri 300 orang Delegasi yang berasal Pemerintah Daerah di 9 Negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Filipina, RRC, Kamboja, Jepang, dan Korea Selatan.
Selama dua hari penyelenggaraan ke depan, Forum PNLG Tahun 2022 akan membahas substansi dan isu-isu strategis. Di antaranya, 2022 Accomplishment Report and 2023 Workplan and Budget, The Implementation of PNLG Strategic Action Plan 2022-2030, Induction of New Member, Launching of Tangerang Initiative, dan Integrated Coastal Management System (ICMS) Recognition Ceremony.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari